Soal KJMU Diputus Sepihak, Anies: Beasiswa Itu Harus Dibiayai Sampai Tuntas

Alih-alih membuka pendaftaran bagi peserta baru, Anies menilai Pemprov DKI mestinya menyelesaikan pemberian beasiswa KJMU kepada peserta lama yang tengah menerima manfaat hingga pendidikannya tuntas.

"Kalau tidak, mereka akan terbengkalai karena mereka adalah orang-orang membutuhkan bantuan. Karena itulah mereka terima dukungan beasiswa," ujar Anies.

Anies memandang, pemutusan sepihak KJMU di tengah jalan bakal membuat persoalan baru. Sebab, ujar Anies, akan ada begitu banyak orang tua dan anak-anak yang merasa menderita akibat kebijakan seperti itu.

"Kalau memang programnya itu akan dihentikan, kan pemerintah berhak mengubah program bukan? Maka lakukan itu dengan cara tidak merekrut penerima baru. Tapi yang sudah ada dituntaskan semua kuliahnya, itu prinsip sederhana sekali," ucap Anies.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menegaskan tidak ada pemutusan sepihak terhadap penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Hal tersebut disampaikan Heru, usai mengumpulkan sejumlah mahasiswa asal Jakarta dari berbagai perguruan tinggi di Balai Kota DKI Jakarta Kamis (7/3/2024). Sebab, belakangan ramai di media sosial ihwal pemutusan KJMU mahasiswa secara sepihak.

"Tidak ada (pemutusan KJMU)," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Peserta didik/mahasiswa yang saat ini terdaftar sebagai penerima manfaat tetap diberikan bantuan. Meski begitu, Heru menyebut, pemadanan data tetap dilakukan secara bertahap.

"Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanannya KJMU bisa tetap mendapatkan itu dan tentunya pemadanan data tetap berjalan itu person to person," jelas Heru.

Pemadanan data, kata Heru, merujuk pemeringatan kesejahteraan (desil). Hanya peserta didik/mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan memenuhi persyaratan lah yang akan mendapatkan bantuan KJMU.

Adapun desil dibagi atas kategori sangat miskin (desil 1), miskin (desil 2), hampir miskin (desil 3), dan rentan miskin (desil 4).

Bagi masyarakat yang terdata dalam desil 5,6,7,8,9,10, masuk kategori keluarga mampu. Sehingga, tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan KJMU.

Proses pemadanan data penerima KJMU melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Hal ini, kata Heru guna memastikan KJMU tepat sasaran.

"Tetep ada pemadanan data nanti dengan badan pajak. Dicek pajaknya," ucap Heru.   

Secara bertahap, kata Heru, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengecek kelayakan para mahasiswa penerima manfaat KJMU yang saat ini berjalan. Datanya, kata Heru disesuaikan dengan desil yang ada.

Heru menuturkan, jika hasil padanan data mahasiswa penerima KJMU saat ini dinyatakan mampu, artinya mahasiwa yang bersangkutan tak berhak menerima KJMU.

"Dan itu memang ya tidak harus mendapatkan KJMU karena semuanya mampu, maka, ya kita hold. Anggaran ini kita bisa berikan kepada masyarakat yang tidak mampu," kata Heru.

Sebagai informasi, saat ini, Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran tahap 1 KJMU. Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman p4op.jakarta.go.id/kjmu.

KJMU ialah beasiswa dari Pemprov DKI Jakarta yang diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK sederajat kelas 12 untuk melanjutkan pendidikan tinggi hingga tuntas. Dengan syarat, calon mahasiswa tersebut berasal dari keluarga tidak mampu.