Anggota TNI/Polri Bisa Isi Jabatan ASN, PKS: Jangan Buka Kotak Pandora

Liputan6.com, Jakarta - Personel TNI/Polri ke depan bisa mengisi sejumlah jabatan aparatur sipil negara (ASN). Hal tersebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN), atau RPP Manajemen ASN.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menegaskan, pihaknya menolak poin terkait TNI/Porli bisa masuk ASN. Ia menyinggung soal tuntutan reformasi adalah menghilangkan dwifungsi ABRI.

“Untuk TNI Polri karena reformasi kan sudah menggarisbawahi bahwa wajib ada kanal sendiri, tidak ada lagi dwifungsi, tapi masing-masing profesionalitas maka PKS menganggap TNI-Polri dan sipil dikelola dengan dua manajemen yang berbeda,” kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/3/2024).

Meski akan ada aturan untuk mempersulit migrasi TNI/Polri menjadi ASN, Mardani mengingatkan agar pemerintah tidak membuka kotak pandora ala Orba.

“Pak Menteri sudah mengatakan akan dipersulit migrasi dari TNI-Polri ke ASN, perlu ada persyarakat khusus, tapi lebih baik jangan buka kotak pandora, sebaiknya TNI-Polri full urus TNI-Polri,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyatakan,  sebenarnya tak ada perbedaan aturan terkait TNI/Polri menjadi ASN.

“Sebenarnya kalau dalam perubahan UU yang baru ini, UU nomor 20 tahun 2023 ini, terkait masalah TNI-Polri itu tidak ada bedanya dengan UU no 5 tahun 2014 itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah, jadi boleh TNI-Polri bisa masuk ke lingkungan ASN dengan batas-batas tertentu,” kata Doli.

Doli menyebut tidak semua posisi ASN bisa diisi TNI/Polri. Ia mengklaim ada batasan-batasan sehingga tidak semua TNI/Polri bisa menjadi ASN.

“Hanya pada level tertentu, jadi gak semua. Jadi pada hanya pada eselon I dan pemerintah pusat,jadi gak boleh di semua lingkungan apalagi di pemda, jadi memang ada batas-batas tertentu,” kaga dia.

“Karena apa? Karena memang ada di posisi-posisi di ASN yang memang memerlukan posisi bapak-ibu dari TNI-Polri, misalnya di lingkungan KemenkumHAM, Kemenhan, jadi memang ada institusi atau kementerian yang memang bisa membutuhkan fungsi mereka,” pungkasnya.