Menaker Ida Ingatkan Pengusaha: THR Tidak Boleh Dicicil

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2022). Menaker mengatakan pembahasan Upah Minimum 2023 sudah dimulai. — Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2022) (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziahdengan tegas mengingatkan kepada seluruh pengusaha untuk segera memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran (SE) yang mengatur mengenai kewajiban ini kepada para pengusaha.

"Minggu ini, surat edaran akan segera diterbitkan dan disampaikan kepada gubernur serta pengusaha. Saya yakin bahwa semua pihak sudah mengetahui bahwa THR merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja atau buruh, demi memenuhi kebutuhan Lebaran," ujar Ida di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (13/3/2024).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Sentuh Rp 1.834,5 Triliun, Terbesar untuk Gaji ASN hingga TNI/Polri

Ida menekankan bahwa pembayaran THR harus dilakukan paling lambat satu minggu atau 7 hari sebelum hari raya Lebaran.

"Meskipun hal ini sudah umum dilakukan, surat edaran tetap akan kami berikan kepada gubernur. Proses administrasi masih berjalan dan segera akan kami sampaikan. Biasanya, surat edaran ini dikeluarkan pada awal minggu pertama bulan Ramadan," jelas Ida.

Lebih lanjut, Ida menegaskan bahwa pembayaran THR harus dilakukan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

"Tidak boleh ada cicilan. Tidak boleh," tegasnya.

Ida juga mengumumkan bahwa pihaknya akan segera membuka kembali posko aduan THR. Posko ini dibuat untuk memberikan tempat bagi pekerja maupun pengusaha untuk mengadukan masalah terkait THR.

"Kami akan membuka posko THR. Surat edaran akan kami sebarkan pada hari Senin atau Selasa, dan posko THR akan kami buka," tambah Ida.

2 dari 2 halaman

Belum Ada Pengusaha Keluhkan Tidak Bisa Bayar THR

Pada hari kedua Ramadan, tidak ada satupun pengusaha yang mengeluhkan kesulitan dalam membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR).

"Mereka semua sadar betul bahwa membayarkan THR adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengusaha. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami juga akan membuka posko THR untuk memberikan konsultasi dan menerima pengaduan baik dari pihak pengusaha maupun pekerja," pungkasnya.

Infografis Aturan THR (liputan6.com/Triyasni)

Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence

THR
Peristiwa
THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
THR
Ida Fauziah