Sukses

Muncul Usulan Jokowi Bakal Pimpin Koalisi Besar Parpol, Ketum Projo: Tunggu Saja, Lihat Perkembangan

Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi menanggapi munculnya usulan Presiden Jokowi bakal memimpin koalisi besar parpol. Ia menilai, usulan tersebut merupakan pertimbangan politik dan masih terlalu dini untuk dibahas.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi menanggapi munculnya usulan Presiden Jokowi bakal memimpin koalisi besar partai politik (parpol). Ia menilai, usulan tersebut merupakan pertimbangan politik dan masih terlalu dini untuk dibahas.

"Tunggu saja, lihat perkembangan. Itu kan pertimbangan-pertimbangan, langkah-langkah politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama lho. Masih tujuh bulan ke depan, masih banyak yang kita kerjakan," kata Budi Arie dilansir dari Antara, Kamis (14/3/2024).

Menurut Budi Arie, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dalam kurun waktu tujuh bulan mendatang.

Di sisi lain, Budi Arie juga menilai bahwa usul dari salah satu partai agar Presiden Jokowi menjadi pemimpin koalisi besar partai politik adalah sebuah aspirasi.

"Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden, ya enggak apa-apa dinamika aja," ucap Budi.

Budi pun meminta, agar semua pihak menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

Meski demikian, ia menyakini pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran menang berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei.

"Ya pasti menang dong. Kan quick count enggak pernah salah. Lebih, cuma dua provinsi yang kalah. Aceh sama Sumbar ya. Sisanya menang semua," tambah dia.

Sebelumnya, sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.

Sejumlah partai politik tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI. Belakangan, muncul usulan dari PSI bahwa Jokowi semestinya memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi-misi menuju Indonesia Emas.

 

2 dari 2 halaman

Projo Tanggapi Hak Angket Kecurangan Pemilu: Selisihnya 50 Juta Suara, Untuk Apa?

Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi buka suara mengenai langkah sejumlah partai politik di DPR menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Budi Arie justru mempertanyakan, bagaimana membuktikan kecurangan Pemilu 2024 dengan selisih lebih dari 50 juta suara.

"Hak angket untuk apa? Selisih 50 juta (suara), hak angket dari mana? Coba dipikirin, kecurangan apa? Kalau selisihnya 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, ya boleh lah. Hebat apa bisa curang sampai 50 juta (suara)," kata Budi Arie dikutip dari kanal YouTube Liputan6, Kamis (14/3/2024).

Budi Arie mengatakan, hak angket bukan urusan pemerintah, melainkan partai politik yang kini berada di gedung DPR.

"Mau selidiki untuk hal apa. Dasarnya apa, tujuannya apa, apa result-nya, harus jelas dong. Suatu gerakan, suatu langkah itu kan harus ada tujuannya," ujar dia.

Budi Arie juga mempertanyakan komitmen sejumlah partai politik menggulirkan hak angket. Apalagi, kata dia, beberapa kader partai politik pengusung hak angket masih menjadi menteri kabinet Presiden Jokowi.

"Partainya mau enggak? Semuanya ada dalam pemerintahan, tim 1 ada, tim 3 ada," ucap Budi Arie.

Video Terkini