Sri Mulyani Laporkan Kredit Bermasalah LPEI ke Kejagung, Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat melaporkan kasus dugaan korupsi di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024). (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, ada empat perusahaan debitur terindikasi fraud hingga Rp 2,5 triliun.

“Hari ini khusus kami menyampaikan empat debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman Rp 2,5 triliun,” tutur Sri Mulyani di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2024).

Sri Mulyani menegaskan kepada seluruh direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan peranan dan tanggungjawab, serta membangun tata kelola yang baik dalam lembaganya.

“Zero tolerance terhadap pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat UU nomor 2 tahun 2009,” jelas dia.

“Kami juga mendorong LPEI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi dan bersama-sama dengan tim terpadu tadi yaitu BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Kementerian Keuangan untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPEI dan neraca LPEI,” sambungnya.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa transaksi janggal 300 triliun di Kemenkeu dinyatakan bukanlah tindak korupsi atau pencucian uang melainkan transaksi janggal yang ada di kepabeanan, cukai, dan pajak untuk diserahkan kepada Kemenkeu.

2 dari 3 halaman

Laporan Tahap Pertama

Jaksa Agung ST Burhanuddin menambahkan, ini merupakan laporan tahap pertama dan akan terus berlanjut.

Adapun empat perusahaan yang diduga melakukan kecurangan alias fraud adalah PT RII sekitar Rp 1,8 triliun, PT SMS sekitar Rp 216 miliar, PT SPV sekitar Rp 144 miliar, dan PT PRS sekitar Rp 305 miliar.

“Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 2,505119 triliun. Teman- teman itu yang tahap pertama, nanti ada tahap keduanya,” kata Burhanuddin.

3 dari 3 halaman

Segera Ditindaklanjuti

Dia pun mengingatkan kepada debitur yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP untuk segera menindaklanjuti. Jangan sampai nantinya ditindaklanjuti secara pidana.

“Sampai saat ini masih pemeriksaan. Saya ingin imbau nanti kepada nanti beberapa PT, ada enam perusahaan, tolong segera tindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan tadi, antara BPKP, kemudian dari Inspektoratnya, dari Jamdatun, tolong ini laksanakan sebelum nanti akan penyerahan dalam tahap duanya, itu sebesar Rp 3 triliun,” Burhanuddin menandaskan.

November 2024, APBN KiTa Defisit 1,81 Persen

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
LPEI
Organisasi
LPEI merupakan singkatan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Lihat Selengkapnya
LPEI
Kejagung
Kredit Bermasalah
Fraud