5 Respons Mulai Pengamat Politik hingga Waketum soal Munculnya Wacana Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

Wacana Musyawarah Nasional atau Munas untuk pemilihan Ketua Umum Partai Golkar menjadi perbincangan hangat. Nama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka disebut bisa menjadi opsi.

Namun, Pengamat Politik Usep Ahyar memandang, sulit Gibran untuk bisa jadi ketua umum, kecuali yang dipilih adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya orang yang memang punya pengalaman dan punya karakter yang kuat yang harus memimpin Golkar.

"Sementara Gibran belum teruji untuk itu. Kecuali kalau bapaknya mungkin saya malah mengusulkan Jokowi," ujar Usep, Jumat 15 Maret 2024.

Usep menambahkan, jangan menyamakan Golkar dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sekarang dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang juga adik Gibran. Ia mengatakan mekanisme organisasi Golkar sudah mapan dan matang, tidak begitu saja direbut.

Pengalaman Gibran, menurut Usep, masih belum teruji untuk mengelola berbagai faksi dan kepentingan yang ada di tubuh partai serta munculnya berbagai dinamika. Gibran dianggap masih belum mampu meredam atau mengurai masalah-masalah itu.

"Golkar itu organisasi besar, partai besar, mekanismenya juga sudah mapan, dewasa juga. Jadi, memang diperlukan sosok pemimpin yang memang pandai juga mengelola konflik. Jadi, di sana itu di Golkar itu kan teruji tapi memang mekanisme kepartaiannya juga jalan dan selalu selesai," paparnya.

Usep menyatakan nama-nama politisi Golkar yang namannya mencuat untuk maju sebagai ketum Golkar seperti Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia dianggap sebagai kader yang cukup layak menjadi Golkar satu daripada Gibran Rakabuming Raka.

Sebab menurutnya, kalaupun Gibran maju menjadi ketum Golkar minimal harus menunggu satu generasi lagi.

"Kalau saya lihat di Golkar itu juga belum bisa melepaskan dari tokoh-tokoh level kayak Airlangga, Bamsoet, Agus Gumiwang dan Bahlil, jadi tokoh-tokoh ini juga tokoh muda juga. Menurut saya Gibran masih satu generasi lagi saya kira untuk mengajukan diri di politik Golkar," tandas Usep.

Sementara itu, elit politik diminta jangan menganggap enteng Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, elit politik jangan mengulangi kesalahan saat Pilpres 2024 dengan meragukan kemampuan putra sulung Presiden Joko Widodo (jokowi) tersebut.

"Saya kira elite politik jangan menganggap enteng Mas Gibran. Elite politik jangan mengulangi kesalahan menjelang Pilpres 2024, di mana banyak yang meragukan kemampuan Gibran," kata Qodari seperti dikutip dari Antara, Senin (18/3/2024).

"Dalam berdebat misalnya, jadi saya kira harus belajar dari pengalaman itu, agar jangan terlalu prasangka terhadap kemampuan Gibran,” lanjut Qodari.

Menurut dia, Gibran memiliki kemampuan di atas yang orang bayangkan, misalnya dalam Pilpres 2024. Sehingga jika diberi kesempatan, Gibran dinilai mampu menjalankan organisasi Partai Golkar.

Tentu dalam perjalanannya, kata Qodari, Gibran bisa memaksimalkan tim yang solid dan kuat untuk menjalankan roda organisasi.

“Menurut saya, Gibran tetap bisa dibantu oleh tim dalam mengelola Partai Golkar nanti. Jadi, saya melihat Gibran ini sangat bisa menjalankan Partai Golkar, apalagi kalau dibantu oleh tim yang kuat, katakanlah misalnya ketua harian. Tapi itu semua sifatnya teknis," ucap dia.

Sementara di sisi usia, kata Qodari, pada 1 Oktober 2024 nanti ia akan menginjak usia 37 tahun sehingga sudah masuk kategori usia matang.

"Kalau di negara lain, (pada usia tersebut) sudah (ada yang) menjadi perdana menteri, memimpin partai, dan jangan lupa bahwa Gibran ini akan ditempa oleh situasi dan kondisi karena dia harus mengemban jabatan sebagai wakil presiden," terang dia.

Qodari menilai bahwa Gibran sudah berhasil menjalankan uji publik dalam kontestasi Pilpres 2024 dan hasil rekapitulasi sementara KPU menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran meraih perolehan suara 58 persen.

Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Adies Kadir, merespons soal wacana calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjadi ketua umum Partai Golkar.

Adies menegaskan bahwa di Partai Golkar terdapat aturan main yang harus dipatuhi oleh seluruh kader yakni aturan dasar aturan rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar, termasuk Gibran.

"Kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga," kata Adies saat konferensi pers di Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu 17 Maret 2024.

Adies yang juga merupakan Wakil Ketua DPP Partai Golkar itu menjelaskan, dalam AD/ART Partai Golkar tertulis aturan jika ingin menjadi ketua umum harus menjadi kader partai kurang lebih lima tahun.

"Dan sampai saat ini, AD/ART itu kalau tidak salah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum Partai Golkar minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar. Itu yang kami tahu," tegas Adies.

Oleh karena itu, Adies menekankan agar seluruh pihak untuk menaati aturan AD/ART Partai Golkar.

"Jadi selama ini sebelum ada perubahan AD/ART, kami sebagai underbow Partai Golkar tentunya masih berpatokan kepada AD/ART. Kita tidak berani berandai-andai apakah ini akan diubah atau tidak, kita akan mengikuti saja. Tetapi sampai saat ini kita harus ikut kepada aturan," tutur dia.

"Itu aturan baku dari Partai Golkar. Itu buku sakralnya Partai Golkar. Jadi kita sampai saat ini, MKGR masih mengacu kepada AD/ART," imbuh Adies.

Kemudian, Adies Kadir menilai pernyataan Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar partai beringin menjaga kekompakan sehingga tak ada pihak luar yang mengacak-acak bukan ditujukan kepada Presiden Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

"Kedekatan antara Pak Presiden dengan Pak Airlangga. Bagaimana Pak Airlangga fight luar biasa untuk memenangkan pasangan 02, jadi ini kan tidak mungkin gitu lo," kata Adies di Jakarta, Senin (18/3/2024).

"Bahwa itu akan ada yang mengacak-acak terutama kita mengarahkan pada Pak Presiden dan Pak Gibran. Tidak mungkin," sambung dia.

Adies menilai, kesempatan untuk merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar sudah tertutup lantaran hampir seluruh kader kompak mendukung Airlangga Hartarto kembali menjabat.

"Ini hanya move untuk memecah belah dari calon-calon yang akan maju, tapi sudah bingung pintunya dari mana, ya pintunya yang masuk cuma 2 dari pemegang hak suara ya DPD 1 organisasi yang berdiri dan dirikan kemudian dari pleno nah sekarang mau masuk dari mana dari pleno sudah sangat solid," ujar dia.

Terlebih, kata Adies, para dewan penasihat hingga dewan pakar memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Airlangga Hartarto. Sehingga, dukungan kepada Airlangga tinggal diresmikan pada musyawarah nasional (Munas) nanti.

"Kami ormas MKGR yang tegak lurus dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan menjadi garda terdepan tentu beliau mengawal seperti beliau 2 kali maju biasa garda terdepan dan tentunya kita akan menghartarkan kembali beliau menjadi ketua umum partai golkar periode secara aklamasi," tandas Adies.

Wacana Musyawarah Nasional atau Munas untuk pemilihan Ketua Umum Partai Golkar menjadi perbincangan hangat. Dari sekian nama yang beredar, mencuat nama Gibran Rakabuming Raka yang disebut bisa menjadi opsi.

Terkait hal ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendengar hal tersebut. Namun, itu baru sebatas wacana di media saja.

Politikus Golkar ini tidak persoalkan pendapat soal Gibran di bursa calon ketum Golkar, hanya saja menurutnya sejauh ini belum ada pembahasan mengenai musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar, apalagi hingga pembahasan terkait nama-nama calon ketua umum Golkar.

"Munas masih Desember, sekarang kita masih memonitor perhitungan suara," kata dia saat dihubungi, Sabtu 16 Maret 2024.

Dave pun menegaskan, soal permintaan dari para petinggi Golkar untuk tetap solid dan bersatu, adalah himbauan untuk menyiapkan diri dari agenda politik lainnya.

"Itu hanya mengingatkan, agar kita tetap terus dibawah komando ketum, karena tahun ini masih ada sejumlah agenda politik nasional," tegas Dave Laksono.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, Musyawarah Nasional atau Munas Golkar akan tetap berlangsung pada Desember 2024, sesuai dengan AD/ART.

Pernyataan Doli itu menanggapi soal peluang Jokowi Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka akan maju sebagai calon ketum Golkar.

"Dalam AD/ART hasil Munas 2019 dilaksanakan di bulan Desember. Bulan desember ini masih lama sekitar 9 bulan lagi jadi saya kira tidak perlu ramai-ramai bicara Munas," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (18/3/2024).

Meski menyatakan Golkar partai terbuka, namun ia mengingatkan bahwa Jokowi hingga kini masih menjadi kader PDIP. Ia menyebut pihaknya tentu menghormati PDIP.

"Sama-sama kita tahu Pak Jokowi kan sampai sekarang belum pernah menyatakan keluar dari PDIP yang selama ini kita tahu beliau kader PDIP. dan PDIP belum pernah menyatakan juga mengatakan Pak Jokowi bukan kader PDIP, itu kan kita juga harus hormati, kembali pada putusan," kata dia.

Sementara terkait isu Gibran juga masuk bursa calon ketum, Doli menyatakan pihaknya solid mendukung Airlangga Hartanto sebagai Ketum hingga periode berakhir.

"Saya kira soal Munas kita belum membicarakan secara detail, karena munas masih lama, dan soliditas kita solid mendukung Munas dilaksanakan Desember dan menuntaskan periode sampai akhir," pungkas Doli.