Liputan6.com, Jakarta - Nama calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal maju sebagai salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Terkait hal itu, Gibran mengaku, masih banyak tokoh senior yang lebih layak menempati posisi orang nomor satu di Partai Golkar.
Advertisement
Baca Juga
"Enggaklah, ya biar yang senior-senior. Yang lebih pengalaman saja," kata Gibran dilansir dari Antara, Senin (18/3/2024).
Mengenai kemungkinan penunjukannya sebagai ketum Partai Golkar yang baru, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihannya.
"Ya saya enggak tahu ya prosesnya di sana seperti apa. Yang jelas masih banyak tokoh senior," ucap Gibran yang juga menjabat Wali Kota Solo.
Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk dalam salah satu kandidat bakal calon Ketua Umum Partai Golkar. Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, elit politik jangan mengulangi kesalahan saat Pilpres 2024 dengan meragukan kemampuan putra sulung Presiden Jokowi tersebut.Â
"Saya kira elite politik jangan menganggap enteng Mas Gibran. Elite politik jangan mengulangi kesalahan menjelang Pilpres 2024, di mana banyak yang meragukan kemampuan Gibran," kata Qodari seperti dikutip dari Antara, Senin, (18/3/2024).
"Dalam berdebat misalnya, jadi saya kira harus belajar dari pengalaman itu, agar jangan terlalu prasangka terhadap kemampuan Gibran," lanjut Qodari.
Menurut dia, Gibran memiliki kemampuan di atas yang orang bayangkan, misalnya dalam Pilpres 2024, sehingga jika diberi kesempatan, Gibran dinilai mampu menjalankan organisasi Partai Golkar.
Tentu dalam perjalanannya, kata Qodari, Gibran bisa memaksimalkan tim yang solid dan kuat untuk menjalankan roda organisasi.
"Menurut saya, Gibran tetap bisa dibantu oleh tim dalam mengelola Partai Golkar nanti. Jadi, saya melihat Gibran ini sangat bisa menjalankan Partai Golkar, apalagi kalau dibantu oleh tim yang kuat, katakanlah misalnya ketua harian. Tapi itu semua sifatnya teknis," jelasnya.
Sementara di sisi usia, kata Qodari, pada 1 Oktober 2024 nanti ia akan menginjak usia 37 tahun sehingga sudah masuk kategori usia matang.
"Kalau di negara lain, (pada usia tersebut) sudah (ada yang) menjadi perdana menteri, memimpin partai, dan jangan lupa bahwa Gibran ini akan ditempa oleh situasi dan kondisi karena dia harus mengemban jabatan sebagai wakil presiden," jelasnya.
Qodari menilai bahwa Gibran sudah berhasil menjalankan uji publik dalam kontestasi Pilpres 2024 dan hasil rekapitulasi sementara KPU menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran meraih perolehan suara 58 persen.
Wacana Jokowi dan Gibran Maju Jadi Ketua Umum, DPP Golkar: Kami Punya Aturan Main
Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), nama Gibran Rakabuming Raka belakangan mencuat menjadi salah satu calon ketua umum Partai Golkar.
Wakil Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pemilihan ketua umum bergantung dengan hasil musyawarah nasional (munas) akhir tahun mendatang. Ia mengingatkan, wewenang penyelenggaraan munas berada di ketua umum saat ini, Airlangga Hartarto.
"Terkait dengan munas, itu kan wewenang DPP Partai Golkar, yang dikomandani oleh Pak Airlangga Hartarto. Tentunya Pak Airlangga dan kawan-kawan DPP Partai Golkar punya ancar-ancar kapan itu akan dilaksanakan," kata Adies kepada wartawan, Senin (18/3/2024).
Ketua Umum Ormas Pendiri Partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) itu menegaskan, pihaknya mendukung Airlangga terkait kapan waktu pelaksanaan munas atau pemilihan ketua umum.
"Kami selalu siap saja mendukung kapan pun diputuskan oleh Pak Airlangga Hartarto, munas itu kapan, kami selalu siap mendukung kepemimpinan beliau," kata Adies.
Terkait nama Gibran Rakabuming Raka, Adies mengingatkan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ketua umum yakni pernah menjadi pengurus selama lima tahun.
"Terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar," jelas Adies.
Advertisement