Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut hingga kini belum ada pembahasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pimpinan pada koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Golkar sendiri merupakan salah satu partai pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Belum pernah ada pembicaraan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Baca Juga
Airlangga mengatakan, partainya menunggu hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Namun, dia menuturkan Partai Golkar akan mendukung hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU.
Advertisement
"Kita lihat. Golkar mendukung dan setuju," ujarnya.
Airlangga belum bisa memastikan apakah Golkar menjadi partai pemenang Pemilu 2024. Namun, dia menyampaikan sejauh ini partainya berada di urutan kedua di Pemilu 2024.
"Kita lihat hasilnya. Kalau perhitungan kami sekarang masih nomor dua," tutur Airlangga.
Sementara itu, Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanggapi adanya usulan Presiden Jokowi bakal memimpin koalisi besar partai politik (parpol). Ia menyebut, belum ada pembicaraan terkait hal tersebut.
"Enggak ada, belum ada pembicaraan seperti itu ya," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah dilansir dari Antara, Jumat (15/3/2024).
Saat disinggung mengenai apakah dirinya setuju dengan kepemimpinan Jokowi pada Koalisi Indonesia Maju, ia belum ingin menanggapi.
"Ya saya belum bisa menanggapi ya. Silakan bertanya kepada orang yang mengusulkan," ucap Gibran yang juga menjabat Wali Kota Solo.
Respons Ketum Projo
Sementara itu, Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi turut menanggapi munculnya usulan Presiden Jokowi bakal memimpin koalisi besar partai politik (parpol). Ia menilai, usulan tersebut merupakan pertimbangan politik dan masih terlalu dini untuk dibahas.
"Tunggu saja, lihat perkembangan. Itu kan pertimbangan-pertimbangan, langkah-langkah politik tujuh bulan ke depan. Ini masih lama lho. Masih tujuh bulan ke depan, masih banyak yang kita kerjakan," kata Budi Arie dilansir dari Antara, Kamis (14/3/2024).
Menurut Budi Arie, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dalam kurun waktu tujuh bulan mendatang.
Di sisi lain, Budi Arie juga menilai bahwa usul dari salah satu partai agar Presiden Jokowi menjadi pemimpin koalisi besar partai politik adalah sebuah aspirasi.
"Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden, ya enggak apa-apa dinamika aja," ucap Budi.
Budi pun meminta, agar semua pihak menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil penghitungan suara Pemilu 2024.
Meski demikian, ia menyakini pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran menang berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei.
"Ya pasti menang dong. Kan quick count enggak pernah salah. Lebih, cuma dua provinsi yang kalah. Aceh sama Sumbar ya. Sisanya menang semua," tambah dia.
Advertisement