Sukses

Polisi Siagakan Ribuan Personel Amankan Aksi di Depan DPR, Pengalihan Arus Bisa Saja Dilakukan

Aksi unjuk rasa berlangsung di depan gedung DPR/MPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Selasa (19/03/2024). Polisi siap mengawal jalannya aksi.

Liputan6.com, Jakarta Aksi unjuk rasa berlangsung di depan gedung DPR/MPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Selasa (19/03/2024). Polisi siap mengawal jalannya aksi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya mengerahkan 3.355 personel yang akan disebar di Gedung DPR/MPR serta KPU RI.

"Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di depan gedung DPR/MPR RI kami melibatkan personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan Instansi lainnya. Di DPR/MPR RI melibatkan 2.970 personel dan KPU RI melibatkan 385 personil," kata Susatyo dalam keterangan tertulis, Selasa.

Susatyo mengatakan, skema pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI dan KPU RI juga disiapkan, namun bersifat situasional dengan pertimbangan dinamika situasi di lapangan.

Susatyo berpesan kepada warga masyarakat yang akan melintas di sekitaran DPR/MPR RI dan juga KPU RI disarankan mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan di kedua tempat tersebut akan ada aksi unjuk rasa.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi dan juga di sekitaran KPU RI akan di berlakukan rekayasa lalulintas bilamana eskalasi massa meningkat," papar dia.

 

2 dari 3 halaman

Tidak Terprovokasi

Susatyo menginstruksikan kepada personel yang terlibat dalam pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis.

"Kami menghimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas," ujar dia.

"Dengan persiapan dan kesiapan Pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga Keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," dia menandaskan.

3 dari 3 halaman

Tuntut Hak Angket

Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) yang bakal dipimpin M. Din Syamsuddin selaku Presidium GPKR akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024).

Din Syamsuddin menjelaskan, demo ini diselenggarakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran konstitusi, hukum, dan etika politik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dianggap tidak jujur dan adil.

“GPKR menegaskan bahwa hal ini merusak demokrasi Indonesia, merampas hak rakyat, dan meruntuhkan kedaulatan rakyat. GKPR mendorong dan menuntut DPR melaksanakan Hak Angket,” kata Din dalam keteranganya, Selasa (19/3/2024).

Menurutnya, hak angket bisa menjadi wadah mengusut berbagai dugaan pelanggaran khususnya dalam Pilpres, yang ditandai dengan kecurangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Aksi Rakyat Berdaulat Menggugat Pemilu/Pilpres Cacat yang tentunya tidak hanya sekali dilakukan, namun akan diikuti dengan aksi-aksi berikutnya,” kata dia.