Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih terus berusaha merampungkan rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu 2024 hingga Selasa (19/3/2024) ini. KPU memiliki waktu sampai Rabu, 20 Maret 2024 untuk menetapkan hasil Pemilu 2024.
Sejauh ini, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih unggul daripada pasangan lainnya. Namun, dipandang tak mudah jalannya.
Baca Juga
Chief Political Officer dari Political Strategy Group (PSG), Arief Budiman menuturkan, Prabowo diharapkan mampu menunjukkan kekokohan posisinya sebagai Presiden mendatang dengan menyiapkan bunga rampai rancangan kebijakan di era kepemimpinannya kelak.
Advertisement
Selain itu, juga perlu membuka proses konsultasi secara luas bersama para pemangku kepentingan kebijakan publik lintas sektor.
"Di sinilah titik uji krusial bagi Prabowo, Jokowi, dan Gerindra terlepas dari Hak Angket DPR, gugatan MK, dan kontroversi lainnya yang menyelimuti Pemilu 2024 ini. Titik uji itu adalah apakah Prabowo sanggup menunjukkan sikap dan posisinya sebagai kandidat yang terbilang sukses untuk memimpin proses transisi kepresidenan, terlebih jika dirinya menjadi presiden terpilih kelak," kata Arief dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024).
Menurut dia, proses transisi tidak bisa dianggap remeh dengan mengatakan bahwa untuk apa fungsi transisi kalau Presiden Widodo bahkan sudah berkomitmen untuk memasukkan program unggulan Capres Prabowo kedalam perhitungan RAPBN 2025. Juga bahwa Prabowo sendiri adalah bagian dari kabinet Widodo.
"Mengelola transisi kepresidenan bukan lah semata-mata formalitas peralihan kepemimpinan pemerintahan negara, namun ia juga simbol kehormatan kenegaraan yang dilapangkan jalannya oleh presiden yang segera purna tugas kepada sang presiden mendatang," jelas dia.
Bukan Program Semata
Arief juga menuturkan, hal ini bukan sekadar satu program semata, yaitu makan siang gratis untuk anak sekolah, tetapi tentang bagaimana pemikiran presiden terpilih mengalami orientasi menyeluruh terhadap pelaku kunci birokrasi pemerintahan.
Menurut dia, agar platform politik Prabowo kelak dapat secara utuh dipahami dan menjadi kerangka sekaligus landasan politik kepresidenannya kedepan.
Di sisi lain, Arief juga melihat ini juga ujian bagi Jokowi, untuk melepas segala tuduhan bahwa dirinya tak mau kehilangan kekuasaan.
"(Presiden) Joko Widodo perlu memberikan ruang luas bagi Prabowo, jika tidak maka bukan tidak mungkin Prabowo akan mengambil sikap diametral terhadap dirinya pasca 20 Oktober 2024," tutur dia.
Advertisement
Jadi Penentu Arah
Barisan pendukung Prabowo termasuk parpolnya, Gerindra tentu bercita-cita untuk menjadi penentu arah bangsa dan pemerintahan di lima tahun kedepan.
"Mereka sudah memimpikan hal ini sejak tahun 2009 saat Gerindra baru mampu meraup 26 kursi DPR RI. Jika Gerindra dan lingkaran Prabowo menyerah begitu saja dengan pengaturan Joko Widodo dan hiruk-pikuk kepentingan koalisinya, maka hal ini akan menjadi catatan kekecewaan pertama bagi pemilih Prabowo,” tutup Arief.