Sukses

PDIP Pastikan Puan Tak Menutup Mata soal Hak Angket Kecurangan Pemilu

Tiga anggota Fraksi PDIP DPR menemui perwakilan demonstran yang menuntut penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. PDIP memastikan, Ketua DPR Puan Maharani tidak menutup mata dengan aspirasi masyarakat terkait hak angket.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu memastikan, bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani tak menutup mata terhadap usulan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu dia sampaikan menyikapi Puan Maharani yang tak terlihat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, hingga PKB kompak melakukan interupsi terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024.

"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah. Dia harus mencermati segala sesuatunya dan bagaimana dia mencermati kalau matanya tertutup, kan tidak mungkin," kata Adian kepada wartawan usai menemui perwakilan pendemo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kedatangan dirinya untuk bertemu dengan pendemo di DPR atas perintah Fraksi. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Fraksi PDIP sangat serius dalam mengusulkan hak angket.

"Sebenarnya kan saya datang kemari perintah fraksi, saya bertemu kan perintah fraksi, saya mendengarkan pernyataan-pernyataan dan gagasan-gagasan kan perintah fraksi," ucap dia.

"Tadi saya sudah sampaikan, saya lagi di Bogor, ketika fraksi merintahkan ya saya datang, ketika waktu saya di Bandung Sekjen perintahkan saya dateng gitu," imbuhnya.

Sebagai informasi, berbagai aliansi melakukan aksi demo di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/3/2024) untuk mendukung hak angket mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Perwakilan dari Fraksi PDIP DPR RI di antaranya Aria Bima, Adian Napitupulu, dan Masinton Pasaribu terlihat menerima beberapa perwakilan aliansi untuk berdialog di ruang fraksi.

 

Reporter: Alma Fikhasari

Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Demo Depan DPR Sempat Diwarnai Kericuhan

Sementara itu, aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta yang berlangsung hingga Selasa (19/3/2024) malam sempat diwarnai kericuhan antara massa demonstran dengan aparat keamanan.

Massa yang menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 itu bersikukuh bertahan hingga malam, meski sudah diminta aparat keamanan untuk membubarkan diri. Terpantau, anggota kepolisian mulai memukul mundur massa demo pada sekitar pukul 20.35 WIB.

Hal itu terjadi setelah Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro gagal bernegosiasi dengan massa pengunjuk rasa dari atas mobil komando.

Adapun perwakilan massa meminta kepolisian membebaskan peserta unjuk rasa yang diamankan. Namun, Susatyo menolak. Kepolisian menyatakan akan membebaskan demonstran yang diamankan apabila massa yang bertahan di depan Gedung DPR/MPR membubarkan diri.

"Saudara-saudara silakan membubarkan diri terlebih dahulu. Nanti perwakilan aksi baru datang menemui saya," kata Susatyo.

"Kalau begitu berarti kita bubar karena mau kita tetapi karena dipaksa untuk dibubarkan," jawab pengunjuk rasa.

Mendengar hal itu, Susatyo tegas meminta anggota untuk mendekat ke arah massa. Bahkan, beberapa anggota polisi berpakaian preman terlihat mengamankan beberapa perwakilan massa. Situasi ini pun memicu terjadinya bentrokan antara massa dan aparat kepolisian.

3 dari 3 halaman

Wakapolda Metro Jaya Turun Tangan

Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Ario Seto kemudian turun tangan membubarkan massa yang nekat bertahan di area sekitar DPR RI.

Upaya ini membuahkan hasil. Massa berhasil dipukul mundur sampai ke arah Flyover Senayan. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Soebroto tepatnya depan Gedung DPR RI dari arah Semanggi menuju Slipi kembali dibuka aparat kepolisian.

Unjuk rasa pada hari ini juga diwarnai aksi bakar-bakar hingga lempar botol dan balok ke arah Gedung DPR. Peserta demo terlihat membakar Baliho bergambar Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengerahkan 3.355 personel gabungan yang akan disebar di Gedung DPR/MPR serta KPU RI.

"Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di depan gedung DPR/MPR RI kami melibatkan personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan Instansi lainnya. Di DPR/MPR RI melibatkan 2.970 personel dan KPU RI melibatkan 385 personil," kata Susatyo dalam keterangan tertulis, Selasa.