TPN Ganjar-Mahfud Pastikan Daftar Gugatan Pilpres 2024 ke MK Sore Ini

Partai politik pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md menolak penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pilpres 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pemilu tidak hanya dilihat dari hasil, melainkan juga proses.

"Pemilu tidak hanya dilihat dari hasilnya, sebagaimana tadi malam dilakukan di KPU. Berita acara KPU sampai saat ini kami belum menerima lampirannya," kata Hasto saat konferensi pers seluruh sekjen parpol pendukung Ganjar-Mahfud di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Hasto menegaskan penolakan ini bukan berati pihaknya tidak menerima kekalahan. "Banyak yang menyatakan kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan," tegas Hasto.

Sebab, kata Hasto, pemilu belum selesai. Saat ini pihaknya akan berjuang melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Maka terdapat hasil yang diumumkan tadi malam, sikap dari parpol pengusung Ganjar-Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai," kata Hasto.

Hasto menegaskan upaya gugatan di MK adalah hak konstitusi dan untuk menjaga marwah demokrasi. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga marwah dan nilai-nilai demokrasi, pihaknya berkepentingan untuk berjuang di MK.

"Ganjar-Mahfud akan menggunakan hak komstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui MK," pungkas Hasto.

Tim Hukum dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) secara resmi telah mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus memimpin langsung proses pendaftaran.

Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir mengungkapkan telah mengunggah secara daring pada pukul 01.00 WIB, Kamis (21/3/2024).

"Alhamdulillah hari ini insyaallah kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi," ujar Yusuf. 

Yusuf Amir mengatakan pihaknya menggandeng ratusan kuasa hukum untuk menghadapi sidang PHPU yang akan berlangsung secara maraton selama 14 hari.

"Kita yang tergabung dalam daftar kuasa 190 orang," kata Yusuf di Gedung 3, Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Selain kuasa hukum, Yusuf mengatakan pihaknya juga membawa berkas dan dokumen yang menjadi bukti untuk PHPU. Jumlahnya diklaim mencapai ratusan halaman.

Dia menambahkan, tim hukum AMIN juga akan membawa banyak saksi fakta dan saksi ahli untuk menyampaikan secara langsung bukti di lapangan berdasarkan apa yang dilihat dan dirasakan.

"Saksi juga sudah kami siapkan, sudah kami verifikasi semua saksi dan mereka sudah siap. Insyaallah nanti saksi-saksi akan hadir menjelaskan di persidangan," Yusuf menandasi.

Diketahui, pada permohonan yang diregistrasi hari ini, Tim Hukum AMIN berpendapat bukan sekadar menyoal hasil dari pilpres 2024, melainkan hal yang lebih fundamental yaitu terkait proses yang dinilai banyak kejanggalan.

Selain itu, PHPU dilayangkan ke MK juga sebagai pembuktian dari amanah perubahan yang dititipkan oleh 40 juta lebih suara yang mendukung pasangan Anies-Muhaimin di pilpres 2024.