Gibran Tegaskan Prabowo yang Akan Tentukan Kabinet, Jokowi Hanya Beri Masukan

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjawab isu yang menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut terlibat dalam penyusunan kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ari menegaskan bahwa pengangkatan menteri kabinet merupakan kewenangan penuh Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

"Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3/2024).

Menurut dia, Jokowi saat ini fokus menyelesaikan agenda pemerintahan dan pembangunan. Terlebih, sisa masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan berakhir pada 20 Oktober mendatang.

"Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024," jelasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi enggan memberi saran untuk pemerintahan Prabowo-Gibran kedepan. Jokowi juga tak mau berkomentar soal dirinya disebut terlibat dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

"Ditanyakan ke Pak prabowo. Jangan tanyakan ke saya," ujar Jokowi di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi membantah isu yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menitipkan sejumlah mama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Budi menyebut isu tersebut hanyalah sekedar gosip.

"Enggak lah. Gosip, gosip," kata Budi Arie kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/3/2024).

Dia mengaku telah beberapa kali berkomunikasi dengan Prabowo. Namun, Budi mengatakan belum ada pembahasan soal nama-nama menteri yang disodorkan Jokowi.

"Belum, belum. Masih jauh, Belanda masih jauh," ujar Budi Arie.

Menurut dia, hal yang wajar apabila Jokowi merekomendasikan nama untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo. Budi menilai semua pihak berhak mengusulkan nama-nama yang dinilai berkompeten menjadi menteri.

"Nah gini loh, usulan mah boleh aja. Kalian ngusulin siapa juga boleh, nggak dilarang. Namanya demokrasi," tutur Ketum Projo menandaskan.