Pastikan Hakim Bebas Tekanan, MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan

Liputan6.com, Jakarta - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menyatakan sikap dan dukungannya agar para hakim konstitusi bisa bersikap netral. Menurut dia, sikap netral dibutuhkan para hakim yang akan bersidang dalam sengketa hasil Pilpres 2024.

"Kami ingin menyatakan pernyataan keprihatinan kepada MK, berikut dukungan sekaligus ingin mengawal persidangan persidangan perselisihan hasil pilpres 2024 besok,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).

Petrus menjelaskan, sikapnya disampaikan menjadi penting sebab marwah konstitusi sudah tercoreng karena kasus putusan PUU nomor 90 terkait pelanggaran etik Anwar Usman.

Maka dari itu, dia melihat saat ini MK dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

"Sebab Hakim Konstitusi Anwar Usman sampai saat ini masih berada di dalam lingkaran MK dengan tugas sebagai seorang hakim konstitusi. Jadi apa yang terjadi besok dan seterusnya menempatkan MK di posisi di persimpangan jalan,” jelas Petru s.

Petrus menambahkan, saat ini MK berada dalam posisi yang tidak merdeka. Padahal, sengketa Pilpres 2024 adalah sebuah peristiwa besar untuk melahirkan kepemimpinan nasional.

"Karena itu kita mau menyampaikan pernyataan keprihatinan karena kondisi itu. Seharusnya mereka harus dalam keadaan bebas dulu,” minta dia.