KPK Bakal Jerat Abdul Gani Kasuba Pakai TPPU, Maksimalkan Pengembalian Kerugian Negara

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba berjalan keluar ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/12/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berupaya memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi berupa suap pengadaan proyek dan jual beli jabatan yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

KPK membuka peluang untuk mengembangkan kasus ini ke arah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri.

"Betul, Kami upayakan pada peluang penerapan TPPU," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (26/3/2024).

Dia menjelaskan, penerapan TPPU kepada Abdul Gani Kasuba (AGK) ini dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

"(TPPU) untuk memaksimalkan pemulihan dugaan hasil kejahatan korupsinya," kata dia.

Dalam kasus ini, AGK bersama enam orang lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta dua pihak swasta bernama Stevi Thomas (ST) dan Khristian Wuisan (KW) telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal ini setelah KPK mengembangkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di DKI Jakarta dan Ternate, Maluku Utara. Adapun barang bukti yang diamankan dari tangan mereka yakni uang senilai Rp725 juta.

2 dari 2 halaman

Abdul Gani Langsung Ditahan KPK

Abdul Gani sendiri bersama Kadis Perumahan dan Pemukiman Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta dua pihak swasta bernama Stevi Thomas (ST) langsung ditahan.

Atas perbuatannya, Stevi Thomas, Adnan Hasanudin, Daud Ismail, dan Kristian Wulsan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Abdul, Ramadhan Ibrahim, dan Ridwan Arsan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Infografis Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Terjaring OTT KPK. (Liputan6.com/Abdillah)

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA Persis) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan keterangan sesaat sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (18/12/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
TPPU
Peristiwa
TPPU adalah singkatan dari Tindak Pidana Pencucian Uang.
Lihat Selengkapnya
TPPU
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Abdul Gani Kasuba
kerugian negara
Gubernur Maluku Utara
Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba
Maluku Utara