Sukses

Dalami Kasus Kebakaran Gudang Peluru, Komisi I DPR Segera Panggil Petinggi TNI

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta TNI segera melakukan evaluasi dan menyelidiki penyebab ledakan serta kebakaran gudang peluru milik Yonarmed 07/155 GS Kodam Jaya di Ciangsana, Bogor. Dalam waktu dekat, Komisi I DPR juga akan memanggil petinggi TNI untuk meminta penjelasan terkai kasus ini.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta TNI segera melakukan evaluasi dan menyelidiki penyebab ledakan serta kebakaran gudang peluru milik Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 07/155 GS Kodam Jaya di wilayah Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/3/2024).

“Musibah ini harus segera diselidiki dan dievaluasi,” kata Bobby kepada wartawan, Senin (1/4/2024).

Bobby meminta ada penyelidikan apakah ada potensi penyebabnya adalah kelalaian manusia atau human error.

“Investigasi harus segera dilakukan agar bisa dipastikan apa murni kecelakaan, atau ada kelalaian human error, atau sabotase,” ungkapnya.

Bobby menyarankan agar ada relokasi gudang agar tak lagi membahayakan kediaman warga. “Adanya gudang amunisi dengan radius lokasi pemukiman yang sudah berkembang berpuluh tahun setelah gedung dibangun, perlu dipertimbangkan untuk direlokasi,” kata dia.

Menurut Bobby, Komisi I DPR akan memanggil petinggi TNI untuk menanyakan kasus tersebut dalam rapat terdekat.

“Dalam rapat terdekat hal ini akan ditanyakan, apakah lokasi-lokasi gudang militer yang dalam lokasi padat pemukiman penduduk, masih layak dipertahankan atau sudah saatnya direlokasi,” kata dia. 

 

2 dari 2 halaman

TNI Diminta Data Rumah Warga Terdampak Ledakan Amunisi

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyayangkan insiden ledakan yang terjadi di gudang amunisi milik Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 07/155 GS Kodam Jaya TNI AD di wilayah Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Jawa Barat, Sabtu (30/3/2024). 

"TNI AD harus menyiapkan standar penanganan pengamanan pemeliharaan dan perawatan alutsista, terutama yang lokasi penyimpanannya berada di daerah padat penduduk seperti yang terjadi di Bekasi kemarin," kata Meutya dalam keterangannya, Minggu (31/3/2024).

Meutya juga meminta TNI AD proaktif mendata kerugian masyarakat terkait kerusakan rumah warga yang terdampak akibat kebakaran tersebut. "TNI AD harus bertanggung jawab mengganti kerugian jika ada kerugian di masyarakat akibat kejadian kebakaran itu," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu juga mengharapkan TNI AD dapat memperbaiki hal tersebut di masa mendatang, sekaligus melaksanakan petunjuk teknis mengenai pemeliharaan dan perawatan amunisi di lingkungan TNI secara lebih ketat.

"Penanganan insiden ini dilakukan secara cepat dan tepat guna menghindari kerusakan lebih banyak terhadap fasilitas TNI maupun warga sekitar," pungkas Meutya.