Istana Hormati MK Panggil 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

FOTO: Sejumlah Menteri Beri Penjelasan Resmi Terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja — Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (kanan) berbincang bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di sela-sela jumpa pers terkait disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja di Graha Sawala Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). (Liputan6.comHelmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Istana menghormati pemanggilan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemanggilan empat orang menteri kabinet Presiden Jokowi dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024.

Empat orang menteri yang akan bersaksi adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempatnya dipanggil MK untuk dimintai keterangan pada Jumat 5 April 2024.

"Pemerintah menghormati panggilan MK pada sejumlah menteri yang dibutuhkan keterangannya dalam sidang sengketa PHPU," kata Dini kepada awak media di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Dini berharap, dengan kehadiran sejumlah menteri tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan-kebijakan yang diambil.

Saat ditegaskan, apakah para menteri tersebut perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi, Dini memastikan hal itu tidak perlu lagi.

"Tidak perlu, karena MK memang dapat memanggil siapa pun yang dianggap perlu didengar keterangannya," jelas dia.

Dini menegaskan, Istana juga tidak akan membawa tim hukum khusus untuk mengawal pemeriksaan empat menteri Jokowi sebagai saksi di MK. Menurut dia, Istana tidak ada campur tangan terkait pemanggilan tersebut.

"Tidak ada pembentukan tim khusus oleh pemerintah. Tidak ada. Pemerintah bukan pihak dalam perkara ini," tegas Dini.

Dia memastikan, para menteri dipanggil MK berdiri sebagai individu sesuai tugas pokoknya sebagai menteri. Bukan mewakili pihak pemerintah dalam hal ini kabinet Jokowi.

"Dalam hal ini yang dipanggil adalah individu para menteri yang dipandang MK penting untuk didengar keterangannya. Jadi silakan para menteri terkait nanti memberikan keterangan sebagaimana dibutuhkan MK," Dini menandaskan.

2 dari 4 halaman

MK Bakal Undang 4 Menteri Jadi Saksi, Hamdan Zoelva: Bukti Hakim Fokus pada Proses

Ketua Dewan Pakar TimNas AMIN Hamdan Zoelva. (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Hamdan Zoelva menyambut positif keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal mengundang empat menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024.

Empat menteri tersebut meliputi, Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempat menteri dijadwalkan hadir Jumat, 5 April 2024.

"Saya kira ini bagus sekali, hakim memiliki perhatian serius atas materi permohonan yang diajukan oleh pihak 01. Itu menunjukkan masalah bansos, yang menjadi sumber masalah dalam pilpres ini hendak ditelusuri oleh Majelis Hakim," kata Hamdan dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (2/4/2024).

Hamdan menilai, keputusan hakim MK untuk mengundang empat menteri ke sidang sengketa pilpres membuktikan bahwa hakim melihat permasalahan Pilpres 2024 bukan hanya pada hasil tapi lebih ke prosesnya.

"Hal ini juga membuktikan bahwa hakim memperhatikan masalah proses jadi tidak kaku pada hasil, tidak terletak pada angka-angka tapi mengadili masalah prosesnya," ucap Hamdan.

"Dengan penelusuran lebih jauh itu memberi jalan untuk lebih mendalami kasus ini dan akan kelihatan terang benderang setelah 4 menteri tersebut memberi keterangan," sambung Hamdan.

Hamdan mengaku amat optimis terhadap keterangan yang akan diberikan oleh para menteri terkait. Sebab, kata Hamdan bakal memperkuat isi permohonan yang diajukan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN.

3 dari 4 halaman

Akan Jelaskan soal Bansos Berpengaruh pada Pilpres 2024

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva. (Istimewa)

Tak hanya itu, Hamdan menyebut keterangan dari empat menteri sekaligus juga akan menjelaskan garis kebijakan serta bagaimana bantuan sosial (bansos) itu memberi pengaruh besar pada Pilpres 2024.

"Mereka (keempat menteri) bisa menjelaskan garis kebijakannya terkait dengan bansos kenapa itu penting dan itu akan menegaskan pandangan kita bahwa bansos itu memberi pengaruh luar biasa ke pemilih, dan kedua bansos itu juga diberikan dengan tata kelola yang tidak benar," jelas dia.

"Jadi hakim akan mendapatkan gambaran lebih jauh, bagaimana bansos (berpengaruh besar) untuk kemenangan 02 yang dikerjakan oleh presiden beserta jajarannya, dan itu kan yang kita ingin buktikan," tandasnya.

4 dari 4 halaman

MK Akan Panggil 4 Menteri Jokowi, Tim Hukum Prabowo-Gibran: Fine-Fine Saja

Yusril Izha Mahendra usai sidang PHPU untuk Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). (Liputan6.com/ Winda Nelfira)

Tim Hukum Prabowo-Gibran Otto Hasibuan merespons Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024. Otto merasa tak masalah dan justru lebih yakin jika keempat menteri tersebut bersedia datang.

"Kami terus terang saja fine-fine saja, bahkan kami mungkin lebih yakin kalau menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas," kata Otto pada di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/).

Otto menyebut, jika para menteri itu datang maka pihaknya tidak sulit mencari saksi-saksi yang lain. Dia mengatakan, biasanya saksi-saksi lain menyampaikan keterangan tidak utuh. Namun, jika seorang menteri maka pasti menjelaskan dengan tuntas.

"Jadi mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi, kami akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini," tuturnya.

Otto menambahkan, meski MK memanggil para menteri, buka berarti t mahkamah mengabulkan permintaan pemohon 1 dan 2.

"Bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi Mahkamah yang berkeinginan memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya," ujar Otto.