AHY Tegaskan Jakarta Selatan Jadi Kota Lengkap, Ini Penjelasannya

Pada kesempatan yang sama Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, menyerahkan sertifikat elektronik aset Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Jakarta.

Total 703 sertifikat elektronik diberikan, terdiri dari 3 sertifikat perorangan dan 700 sertifikat DKI Jakarta yang berasal dari Jakarta Utara 685, Jakarta Selatan 2, Jakarta Barat 8, Jakarta Pusat 5 sertifikat. Dengan total aset yang diselamatkan mencapai Rp 9 triliun lebih.

Sebelumnya, AHY memaparkan program prioritas. Hal ini disampaikannya dalam rapat perdana dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Beberapa program prioritas lainnya adalah satu, ikut menyukseskan pembangunan IKN dengan menyelesaikan 2.086 hektare lahan tanah di sekitar kawasan inti Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, dengan tetap menjaga rasa keadilan bagi masyarakat," kata AHY, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Selanjutnya, mendukung terjaganya iklim investasi yang sehat sekaligus menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Khususnya dalam penyelesaian kasus Rempang, di Kepulauan Riau.

"Tiga, menyelamatkan aset-aset negara, di antaranya dalam penyelesaian kasus hukum Hotel Sultan Jakarta. Empat, membentas mafia tanah yang menyengsarakan rakyat dan merugikan keuangan negara," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat ini menegaskan, terkait mafia tanah diperlukan penanganan khusus. Apalagi, baru dua hari menjadi Menteri ATR/BPN, sudah ada ribuan pesan melalui telepon seluler dan media sosial melaporkan aksi para mafia tanah.

"Saya lalu menyusun pemberantasan mafia tanah ini. Ada dua strategi, pertama, pencegahan. Kegiatan pencegahan dilakukan dengan proses sertifikasi secara masif dengan adanya sertifikat rakyat punya kepastian hukum," ungkapnya.

"Pencegahan juga dilakukan secara internal, melalui kerja sama intensif dengan aparat penegak hukum baik kepolisian, maupun kejaksaan," pungkas AHY.