Reaksi Airlangga Ketika Jokowi Dikabarkan Incar Kursi Ketum Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengincar kursi Ketua Umum PDIP dan Golkar. 

Airlangga justru melempar kembali pernyataan ke Hasto. “Tanyakan kepada yang memberi statement,” kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Rabu (3/4/2024).

Sementara Presiden Jokowi menegaskan tindakan seperti itu tidak patut dilakukan. “Jangan seperti itu,” singkat Jokowi kepada awak media saat ditemui di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Rabu (3/4/2024).

Jokowi lantas menganggap pernyataan Hasto sebagai sebuah candaan. Namun saat ditegaskan apakah benar pernyataan yang disampaikan Hasto, Jokowi hanya terkekeh dan bertanya balik kepada awak media.

“Bukannya (Ketum) Golkar?,” tanya presiden.

Jokowi lantas memastikan, tindakan rebut merebut adalah tidak baik. Sehingga dia meminta hal tersebut jangan dilakukan.

“Katanya mau ngerebut Golkar? Katanya mau ngerebut? Masak semua mau direbut semuanya? Jangan, jangan seperti itu,” Jokowi menandasi.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengincar kursi ketua umum PDIP yang diduduki Megawati Soekarnoputri.

Menurut Hasto, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (2/4/2024).

Hasto juga mengungkapkan, dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Jokowi lantas menugaskan menyeri power full untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Upaya pengambilalihan parpol yang dipimpin Megawati ini pun pernah terjadi para era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971.

"Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama," kata Hasto.

Hasto juga menyampaikan ada juga upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar.

"Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," kata Hasto.