Vonis Sekretaris MA Hasbi Hasan Separuh dari Tuntutan, KPK Masih Pikir-Pikir

Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Rilis Hasil OTT Rp 1 Miliar — Juru Bicara KPK, Ali Fikri memberikan keterangan terkait OTT di Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2020) (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 13 tahun dan 8 bulan penjara serta denda sebesar Rp1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memberikan respons terhadap putusan hakim.

Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menyatakan bahwa fakta hukum dan bukti yang disajikan oleh jaksa KPK dalam kasus Hasbi Hasan telah sesuai dan terbukti di persidangan. Meskipun demikian, KPK akan menganalisis putusan hakim tersebut.

"Persidangan telah berhasil meyakinkan majelis hakim sehingga tindakan penerimaan suap yang dilakukan oleh terdakwa ini terbukti dan dianggap bersalah," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (3/4/2024).

"KPK akan segera menganalisis isi pertimbangan putusan majelis hakim tersebut untuk dijadikan sebagai informasi," tambah Ali.

Selain itu, pertimbangan hakim akan menjadi informasi tambahan bagi KPK yang sejauh ini telah menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berdasarkan hal tersebut, KPK menyatakan akan mempertimbangkan dengan seksama sebelum menyampaikan sikap terhadap vonis hakim.

"Tim jaksa menyatakan pikir-pikir selama 7 hari ke depan sambil menunggu diserahkannya salinan putusan lengkap perkara dimaksud," ujar Ali.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan dituntut 13 tahun 8 bulan penjara, karena terbukti menerima suap pengurusan perkara senilai Rp 11,2 miliar.

2 dari 3 halaman

Hasbi Hasan Divonis 6 Tahun Penjara

Hasbi Hasan Ditahan KPK — Malahan, Hasbi menempuh jalur hukum dengan melakukan praperadilan untuk menguji status tersangkanya. Sayangnya Hasbi gagal dan pengadilan tetap memutuskan dirinya tetap layak menyandang status tersebut. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan divonis hukuman pidana selama 6 tahun penjara atas kasus korupsi penanganan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Vonis tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Toni Irfan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun," kata Toni Irfan dalam amar putusannya.

Hakim berkeyakinan Hasbi Hasan tebukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi suap secara bersama-sama terkait penanganan perkara kepailitan KSP Intidana, Heryanto Tanaka sebesar Rp1 miliar yang tengah bergulir di tingkat kasasi MA. Hasbi menerima uang tersebut atas permintaan dari seorang pengusaha Dadan Tri Yudianto.

Selain itu, Sekretaris MA tersebut turut dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika dalam jangka waktu tersebut Hasbi tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal Hasbi Hasan terpidana dan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Hasbi akan dipidana penjara selama satu tahun.

Putusan tersebut terbilang lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK yang menuntut 13 tahun dan 8 bulan pidana penjara serta denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan.

Selain itu, Hasbi turut dijatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3,88 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap.

3 dari 3 halaman

Hal Memberatkan Hasbi Hasan

Ketua Majelis Hakim, Toni Irfan, menyebut dalam pertimbangan yang memberatkan, salah satunya perbuatan Hasbi Hasan telah mencoreng nama institusi Mahkamah Agung.

"Perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap MA RI. Terdakwa sebagai orang yang menghendaki keuntungan dari tindak pidana," ujar Toni.

Selain itu, tindakan Hasbi Hasan juga dianggap tidak mendukung program pemerintah yang tengah gencarnya memberantas kasus korupsi.

Sementara itu, dalam pertimbangan meringankan, Sekretaris MA itu belum pernah dijatuhi hukuman apa pun. Dia juga memiliki tanggungan keluarga. "Terdakwa bersikap sopan di persidangan," kata Ketua Hakim.

Selain pidana penjara, hakim juga memberatkan Hasbi dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp3,8 miliar.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp3.880.844.400," kata Ketua Hakim.

Uang pengganti tersebut harus dibayar oleh Hasbi Hasan paling lama setelah satu bulan usai putusannya memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim juga memberikan opsi lain apabila terdakwa tidak dapat membayar denda itu.

"Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," jelas Hakim.

"Dan dalam hal terpidana tidak mempunyai yang yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama satu tahun penjara," sambungnya.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com

<p>Infografis Hakim Terjerat Kasus Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung. (Liputan6.com/Trieyasni)</p>