HEADLINE: Polemik Siswa Tak Lagi Wajib Ikut Kegiatan Pramuka, Plus Minusnya?

Ketua Komisi X Syaiful Huda meminta agar ekstrakulikuler Pramuka tetap diwajibkan bagi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Namun, diperbolehkan menjadi opsi pilihan untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA).

"Saya tetap pada posisi Pramuka tetap harus diberlakukan wajib diikuti oleh siswa-siswi kita," kata Huda, saat diwawancarai di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Dia menegaskan, seharusnya ada tindakan afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu untuk mewajibkan siswa mengikuti ekstrakulikuler Pramuka. Apalagi, untuk di luar daerah.

"Memberi pilihan pada orang tua siswa kepada siswa itu belum waktunya, jadi kami pada posisi saya pada posisi tetap mewajibkan ekstrakulikuler Pramuka, undang-undangnya juga sudah ada masalahnya," tegas dia.

Kendati demikian, dia kembali menyarankan agar kewajiban mengikuti ekstrakulikuler hanya diberlakukan bagi SD dan SMP. Kemudian untuk jenjang SMA boleh menjadi opsi pilihan.

"Tadi dijelaskan oleh Mas Menteri karena menurut undang-undang juga Pramuka itu kesukarelawanan, kenapa harus diwajibkan? Pada konteks itu ada gap ini ya menurut saya gap apa yang saya sebut sebagai tindakan afirmasi negara atau pemerintah yang mewajibkan dan menurut saya masih perlu untuk SD dan SMP. Baru pada level jenjang berikutnya yang saya kira cukup sebagai opsi pilihan bukan sebagai kewajiban. Kalau SD dan SMP saya tetap mendorong kewajiban," imbuh dia.

Sedangkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membatalkan rencana menghapus ekstrakurikuler wajib Pramuka di sekolah-sekolah. Menurut Muzani, harusnya kegiatan ekskul Pramuka digalakkan sebagai cara pembentukan karakter anak-anak Indonesia.

Sebab, kepanduan dalam Pramuka merupakan nilai-nilai yang penting untuk mendidik anak-anak Indonesia yang berkarakter Pancasila dan keindonesiaan.

"Rencana menghapus ekskul Pramuka wajib di sekolah-sekolah justru akan mengikis pemahanan kebangsaan, cinta Tanah Air, dan Pancasila terhadap anak-anak kita di sekolah," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (3/4/2024).

"Justru ekskul Pramuka harus digalakkan dan diperkuat sebagai upaya memupuk kecintaan anak-anak kita kepada Pancasila, Indonesia, dan nasionalisme. Karena peran Pramuka itu sudah terbukti dalam membangun identitas karakter anak-anak kita di sekolah yang cinta Tanah Air" imbuh Muzani.

Selain itu, menurut Wakil Ketua MPR ini, ekskul Pramuka juga sudah terbukti bisa membangun jati diri anak bangsa yang mandiri. Beragam keterampilan seperti berkemah, memasak seadanya, kode morse dan membuat perapian api unggun semua dipelajari dalam ekskul Pramuka.

"Jadi menurut saya keputusan untuk menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah sangat keliru," kata Muzani.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menambahkan, dalam sejarahnya Indonesia juga berusaha untuk menjadikan Pramuka sebagai salah satu kegiatan kepemudaan yang memberikan kontribusi baik terhadap proses pembangunan bangsa dan negara.

"Sehingga kita harus memperkuat Pramuka sebagai komitmen kita untuk menjadikan anak-anak kita yang cerdas, mandiri, dan berjiwa nasionalisme. Jadi kami menolak rencana Mendikbud dihapus dari ekskul wajib di sekolah," tutup Muzani.

Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan dukungan terhadap kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang tidak lagi mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka bagi murid sekolah. Menurut Ma'ruf, penting bagi murid untuk memiliki opsi di antara beragam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk Pramuka, tanpa merasa terpaksa.

"Saya pikir itu baik, karena sekarang tidak ada paksaan. Dengan adanya pilihan, mereka yang memilih Pramuka akan memiliki motivasi dan niat yang lebih kuat. Menurut saya, itu akan lebih bermakna," ucap Ma'ruf di Menara Syariah, Tangerang, Selasa 2 April 2024.

Meskipun Ma'ruf mengakui pentingnya Pramuka dalam memberikan pendidikan integritas dan mempersiapkan generasi muda Indonesia, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah para murid dapat memilih kegiatan sesuai minat mereka tanpa adanya paksaan. "Ada banyak pilihan ekstrakurikuler, jadi setiap murid dapat memilih sesuai dengan keinginan dan minatnya," tambahnya.

Selain itu, Ma'ruf juga menyatakan perlunya perbaikan dalam pembinaan di lingkungan Pramuka untuk memastikan bahwa pengalaman tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi para peserta.  

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa Pramuka harus menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh semua satuan pendidikan. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo, menekankan bahwa setiap sekolah hingga jenjang pendidikan menengah harus memasukkan Pramuka sebagai bagian dari Kurikulum Merdeka.

Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah mengharuskan sekolah untuk menyediakan setidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka juga menetapkan kewajiban bagi satuan pendidikan untuk memiliki gugus depan.

"Peraturan Mendikbudristek 12/2024 tidak mengubah fakta bahwa Pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib disediakan oleh sekolah. Sekolah harus tetap menyediakan setidaknya satu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu Pramuka," jelas Anindito di Jakarta pada Senin (1/4/2024).

Kemendikbudristek secara konsisten tidak pernah bermaksud untuk menghapus Pramuka dari kurikulum. Sebaliknya, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 justru memperkuat pentingnya kegiatan ekstrakurikuler dalam satuan pendidikan.

Dalam implementasinya, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 hanya merevisi bagian tentang Pendidikan Kepramukaan dalam Model Blok yang tidak lagi diwajibkan untuk melakukan perkemahan. Namun demikian, jika satuan pendidikan ingin menyelenggarakan perkemahan, itu tetap diperbolehkan. Selain itu, partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler bersifat sukarela.

"UU 12/2010 menyatakan bahwa gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis. Sejalan dengan hal itu, Permendikbudristek 12/2024 mengatur bahwa partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk Pramuka, bersifat sukarela," ungkap Anindito.

Anindito juga menjelaskan bahwa Pendidikan Kepramukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional memberikan nilai-nilai penting bagi pembentukan kepribadian siswa yang berakhlak mulia, patriotik, taat hukum, disiplin, serta menghargai nilai-nilai bangsa. Dengan pertimbangan tersebut, setiap peserta didik berhak untuk ikut serta dalam Pendidikan Kepramukaan.

Sebagai tambahan, Pendidikan Kepramukaan adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib dalam Kurikulum 2013. Pendidikan Kepramukaan memiliki tiga model, yaitu Model Blok, Aktualisasi, dan Reguler. Model Blok adalah kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang diadakan setahun sekali dan dinilai secara umum. Model Aktualisasi adalah kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas, dilaksanakan secara rutin, terjadwal, dan dinilai secara formal. Sedangkan Model Reguler adalah kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang diadakan di gugus depan.

Kemendikbudristek memastikan akan menyediakan panduan yang jelas mengenai ekstrakurikuler Pramuka dalam Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka yang akan diterbitkan sebelum tahun ajaran baru. "Pada dasarnya, setiap sekolah tetap wajib menawarkan Pramuka sebagai salah satu ekstrakurikuler. Ketentuan ini tidak berubah dari kurikulum sebelumnya," pungkas Anindito.  

Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka sangat menyayangkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.

Sekretaris Jenderal Kwarnas Pramuka Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo meminta Nadiem Makarim meninjau kembali  Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah mengenai keikutsertaan peserta didik yang justru bersifat sukarela.

Bachtiar mengatakan, sejak dulu banyak regulasi yang mendukung Gerakan Pramuka. Misalnya Kepres No. 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, Kepres No.104 Tahun 2004 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, hingga dipertegas lagi dengan munculnya UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

"Jadi kalau melihat perkembangan Gerakan Pramuka sampai sekarang sangatlah strategis dalam upaya pembangunan karakter bangsa, terlebih dalam membantu pencapaian tujuan pendidikan nasional itu sendiri, yaitu menciptakan manusia Indonesia yang bermartarbat, cerdas dan bertaqwa,” kata Bachtiar dalam siaran persnya, Selasa, (2/4/2024).

Bachtiar menegaskan, Gerakan Pramuka sejalan dengan upaya Kemendikbudristek, dan juga berbagai kementerian serta lembaga negara lainnya. Hal itu terlihat jelas melalui keberadaan Satuan Karya Pramuka di sejumlah kementerian dan lembaga negara. Kementerian bersinergi untuk penyelenggaraan kegiatan Pramuka untuk bidang masing-masing.

“Seperti di Kemendikbudristek dengan nama Saka Widya Budaya Bakti dimana Pramuka mengajarkan pentingnya pendidian praktis di bidang pendidikan dan kebudayaan seperti seni, tradisi dan nilai budaya," ujarnya.

Kemudian Saka Bakti Husada di kementerian kesehatan yang memberikan bekal pengetahuan bagi anggota Pramuka di bidang kesehatan seperti penanggulangan penyakit, pengetahuan tentang gizi, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Beberapa lembaga lainnya bahkan sangat ingin bekerjasama seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang baru saja disahkan pada Munas Gerakan Pramuka tahun 2023 lalu. BPOM ingin melibatkan gerakan Pramuka untuk aktif membantu pengawasan obat dan makanan. Kemudian dengan BASARNAS yang juga sangat berkeinginan membentuk Satuan Karya Pramuka yang kini sedang dalam proses pengesahan.

Lebih jauh Bachtiar menegaskan, keberadaan Pramuka, tidak lepas dari paradigma pendidikan yang disebut Piramida Pendidikan bahwa proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu pendidikan formal, informal (keluarga) dan non-formal. Seharusnya Kemendikbudristek justru menjadi motor gerakan Pramuka yang utama.

“Jadi dalam melihat keberadaan gerakan Pramuka janganlah fatalistis, tetapi holistis yang memperhitungkan berbagai aspek dan ampu mencegah konflik yang tidak diharapkan. Seyogyanya Pramuka mendapat dukungan penuh dari program Kurikulum Merdeka Kemendikbudristek,” katanya.

Dalam melihat pendidikan di masa depan, kata mantan Gubernur Akademi Militer itu, khususnya bagi Generasi Z, tidak bisa membiarkan melepas peserta didik begitu saja, namun dilengkapi dengan instrumen pangawasan dan pengendalian dan interaksi di lapangan secara nyata untuk memastikan secara riil kualitas peserta didik.

“Proses pendidikan tidak bisa melalui kegiatan online saja terutama dalam aspek nilai-nilai kepribadian tetapi melalui pembentukan contohnya sikap disiplin, semangat pantang menyerah, kejujuran atau integritas, rela berkorban dan kepedulian membutuhkan sentuhan secara langsung kepada peserta didik agar mempunyai sifat perilaku dan akhlak yang baik. Maka Pramuka menjadi tempat yang pas untuk membentuk hal tersebut,” ujar Bachtiar.

Bachtiar juga menuturkan bahwa dalam setiap proses kemajuan, Gerakan Pramuka juga membuka diri untuk setiap perbaikan-perbaikan agar Pramuka kedepan bisa lebih baik dan lebih maju dapat membantu program pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

“Pramuka tidak menutup diri, begitu juga dengan kemajuan teknologi informasi yang saat ini tengah berlangsung. Kita mengakui bahwa Pramuka kedepannya masih memerlukan kolaborasi dan sinergi bersama ‘stakeholders’ lainnya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia,” tandas Bachtiar.