Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md mengisi waktu setelah kalah dalam Pilpres 2024Â dengan bertemu para relawan dan berbagai pihak lainnya, terutama selama bulan Ramadhan.
Dia juga kembali berkecimpung dengan lembaga yang dibangunnya yakni MMD Initiative.
"MMD itu lembaga tempat saya mengembangkan pikiran dan gerakan-gerakan demokrasi dan keadilan, sejak tahun 2014 ini," kata Mahfud, kepada wartawan, di Kawasan Jakarta Pusat, dikutip Kamis (4/4/2024).
Advertisement
"Saya tidak berpartai, tetapi saya lewat lembaga ini untuk terus berkiprah, membangun demokrasi dan keadilan, tentu tegaknya hukum," sambung dia.
Dia menilai, Kejaksaan Agung dan KPK tidak klimaks dalam memerangi korupsi. Oleh karena itu, dia kembali berkiprah untuk menegakkan hukum melalui lembaga yang dia bangun.
"Ini penegak hukum Kejaksaan Agung, KPK yang akhir-akhir ini terasa kurang greget, Polri, masyarakat sipil supaya mulai lagi mau melototi korupsi-korupsi yang sekarang sudah nampak lagi karena politik sudah agak mereda sedikit, lalu korupsi nya sudah mulai tampak lagi seperti yang terjadi pada HM, Harvey, dan jaringannya supaya itu diburu," ucap dia.
"Karena ini negara, masa depan negara ini sangat tergantung juga pada ketegasan kita dalam menegakkan hukum. Tentu di sisi yang bersamaan adalah demokrasi. Nah, sekarang demokrasi kita sedang berproses, mari kita ikuti proses-proses," pungkas Mahfud.
Ditanya soal Tawaran Menteri, Ini Kata Mahfud Md
Sementara itu, Mahfud Md tak mau berkomentar soal isu adanya tawaran menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Ketika ditanya wartawan, Mahfud justru berkelakar bahwa ia hanya boleh ditanya oleh orang yang berkepentingan.Â
"Ndak boleh bertanya saudara kepada saya. Yang bertanya itu hanya orang yang berkepentingan," kata Mahfud kepada wartawan di Kawasan Jakarta Pusat, dikutip Kamis, (4/4/2024).
Sementara calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya menyerahkan ke partai politik pengusungnya terkait kebijakan politik ke depannya.
Hal itu disampaikan Ganjar usai ditanya tentang rencana partai politik pengusungnya itu menggulirkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Soal sikap partai ke mana (oposisi atau koalisi pemerintah selanjutnya) nanti partai yang akan memutuskan," kata Ganjar, beberapa waktu lalu.
Â
Â
Â
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
Advertisement