Sukses

Respons Puan Maharani Ditanya Sikap PDIP Bakal Oposisi Atau Tidak

Puan menyebut pertemuan antara Prabowo dan Megawati sangat mungkin terjadi setelah lebaran nanti.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani usai memberi arahan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP IV hari kedua di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Perbesar
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani usai memberi arahan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP IV hari kedua di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, memberikan tanggapan menarik terkait sikap partainya dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, apakah akan bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi.

Puan menilai bahwa proses perubahan pemerintahan masih lama. Terlebih lagi, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029 masih jauh, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2024.

Oleh karena itu, Puan meminta semua pihak untuk bersabar dalam menentukan posisi PDIP dalam pemerintahan selanjutnya.

"Masih lama. Oktober masih lama, sabar," ujar Puan saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Selain itu, Puan juga menyampaikan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpeluang dilakukan setelah lebaran.

"Lebaran dulu, insyaallah ya (Megawati bertemu Prabowo)," tambah Puan.

Wacana pengunaaan Hak Angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir dalam 2 pekan terakhir. Namun, hingga Selasa 27 Februari 2024, belum ada anggota DPR maupun fraksi partai politik (parpol) yang secara resmi menyatakan si...

2 dari 3 halaman

PDIP Penggulir Hak Angket

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di Parlemen.
Perbesar
Ketua DPR RI Puan Maharani (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendapat tekanan oleh Partai Golkar yang diduga menggunakan cara dengan merebut kursi ketua DPR melalui revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD atau UU MD3.

Tekanan tersebut, lantaran PDIP saat ini tengah menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Diketahui, berdasarkan UU MD3, mekanisme pemilihan Ketua DPR otomatis dipilih berdasarkan hasil perolehan kursi terbanyak partai di parlemen pada pemilihan legislatif 2024.

"Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini. Sehingga ketika nanti muncul tekanan-tekanan. Ini kan belum-belum, PDIP sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI," kata Hasto, saat diskusi secara virtual, Sabtu (30/3/2024).

 

3 dari 3 halaman

PDIP Pastikan Tidak Mundur

Politikus asal Yogyakarta ini menuturkan, 2014 silam ketika Presiden Jokowi dan PDIP memenangkan Pemilu terjadi revisi UU MD3. Sehingga, tak menutup kemungkinan jika nanti akan terjadi revisi kembali.

Namun, Hasto mengklaim PDIP tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak angket ini.

"Ibu Megawati (Ketua Umum PDIP) ajarkan kita untuk tidak takut membela kebenaran," ucap Hasto.

Menurut dia, PDIP akan menggulirkan hak angket sebagaimana instruksi Megawati sebagai ketua umum partai. "Kalau Ibu Mega katakan gulirkan, saat itu juga kami gulirkan," imbuhnya.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

<p>Infografis Tarik Ulur Wacana Hak Angket DPR Kecurangan Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)</p>

Infografis Tarik Ulur Wacana Hak Angket DPR Kecurangan Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis Tarik Ulur Wacana Hak Angket DPR Kecurangan Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence

Momen Kebersamaan Titiek Soeharto dan Puan Maharani saat Foto Bersama
Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra (kanan) saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)