Sidang MK: Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat yang Netral, Pasti Punya Tendensi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait konflik pembagian bantuan sosial (bansos) selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Muhadjir mengklaim, para menteri berusaha amanah dalam pembagian bansos.

“Intinya kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik di dalam mengemban amanah, termasuk soal bansos ini, kami berusaha meminimalisir betul kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended itu,” kata Muhadjir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK, Jumat (5/4/2024).

Meski demikian, ia mengakui tak pernah ada orang atau pejabat yang netral. Semua orang pasti punya tedensi.

“Kalau ada orang bilang bahwa netral 100 persen itu pasti bohong, itu pasti bohong. Orang bilang 100 persen imparsial, pasti dia bohong, karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi, tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan,” kata Muhadjir.

Muhadjir menjelaskan, setiap manusia itu pasti punya preferensi, punya tendensi, punya pilihan, dan kecenderungan.

“Seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun,” kata Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menandaskan.