Kemendagri Dorong Peningkatan Pengelolaan Sampah di Daerah

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud. (Dok. Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) melakukan Rapat Asistensi dan Supervisi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang persampahan, pada tanggal 1 s.d 4 April 2024 di Merlynn Park Hotel, Jakarta.

Rapat ini dibuka oleh Plh Sekretaris Ditjen Bina Bangda Zamzani B. Tjenreng dan ditutup oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.

Zamzani menyampaikan terkait persampahan ini telah tertuang pada Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 258, bahwa pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik serta daya saing daerah. Adapun akses dan kualitas pelayan persampahan yang prima juga merupakan salah satu tujuan dari pembangunan daerah.

Selain itu, ia mengatakan bahwa mandat sub urusan pemerintah bidang persampahan dilaksanakan di dua urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan lingkungan hidup, dimana perlu diperhatikan dengan seksama mulai dari perencanaan, penganggaran hingga implementasi di lapangan.

Kemudian telah dijelaskan secara rinci dalam lampiran UU no 23 tahun 2014, bahwa pengelolaan persampahan merupakan tugas bersama baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Telah dirinci pula berbagai bentuk tanggung jawab yang menjadi kewenangan dari masing-masing pemerintah, khususnya berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud menyampaikan bahwa pengelolaan persampahan menjadi permasalahan seluruh daerah di Indonesia, karena hanya kurang dari 15% sampah yang sudah diolah namun selebihnya masih mencemari lingkungan

"Seperti di TPA itu sudah harus dirubah paradigmanya yang tadinya pengelolaan sampah hanya angkut kumpul buang menjadi reduce reuse recycle," ucap Restuardy.

Sebuah aturan baru belum lama ini diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengatur tentang penulisan nama pada dokumen kependudukan. Pencatatan nama dalam dokumen kependudukan harus mengikuti sejumlah aturan. Apa saja?

2 dari 3 halaman

Bentuk Lembaga

Restuardy menyampaikan dalam melaksanakan urusan pemerintahan urusan persampahan, pemerintah daerah dapat membentuk suatu kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan sub urusan persampahan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai penyelenggara teknis layanan operasional persampahan (operator) di bawah Dinas yang melaksanakan sub urusan persampahan.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, UPTD yang melakukan operasional persampahan kepada masyarakat juga dapat menerapkan sistem yang fleksibel dalam pola pengelolaan keuangannya, atau yang disebut dengan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Pengelolaan persampahan di daerah diprakarsai oleh dinas yang membidangi urusan persampahan, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan operasional pelayanannya. Maka, untuk dapat menghindarkan terjadinya konflik kepentingan dan juga sebagai upaya check and balance dalam pengelolaan sampah di daerah dianjurkan dapat dilakukan pemisahan antara regulator dan operator dalam pengelolaan persampahan di daerah.

3 dari 3 halaman

Manajemen Persampahan

Pemisahan ini, kata dia, sebagai bentuk manajemen persampahan dimana regulator menjadi pihak pengembangan kebijakan, norma dan standar dalam melayani pengelolaan persampahan, sedangkan untuk operator difungsikan sebagai pelaksana pelayanan publik yang melaksanakan perencanaan dan implementasi kegiatan sesuai arahan dari regulator.

Sehingga, perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah beberapa hal penting, yaitu Perlu dilakukan pemisahan antara Regulator dan Operator di bidang pengelolaan persampahan.

"Hal ini sebagai bentuk upaya menciptakan efektifitas dalam layanan persampahan di daerah; Pemerintah daerah agar melakukan percepatan dalam membentuk layanan teknis UPTD dalam rangka pengelolaan sampah di daerah disertai dengan rencana kerja beserta pengembangan kedepannya; Pemerintah daerah dapat mengkaji penerapan BLUD sebagai bentuk penerapan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat; dan Pemerintah daerah agar dapat melibatkan berbagai aktor Pentahelix, yaitu masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media, sebagai salah satu upaya sinergi dan juga percepatan dalam pengelolaan persampahan di masing-masing daerah”. tutup Restuardy.