Tegas, Fraksi PKS Komitmen Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Senada dengan Puan, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara, menyatakan tidak ada aksi nyata di internal DPR terkait wacana pengguliran hak angket. Menurutnya, isu hak angket hanya ramai di luar parlemen saja.

"Tidak ada aksi secara resmi di internal. Saya kira teman-teman juga lihat enggak ada di internal sini, cuma di luar isunya kencang," kata Amir, Sabtu (23/3/2024).

Menurut Amir, hak angket di DPR baru sebatas wacana lantaran belum ada tindak nyata baik dari PPP maupun dari fraksi lain.

"Belum pernah ada pembahasan (angket), baik di DPP maupun di fraksi sendiri. Maka tentu kalau ada, misalnya, kalau saya menganggap itu sebagai wacana karena sampai sekarang juga gerakan-gerakan yang di internal DPP sendiri kami belum lihat," ucap Amir.

Apalagi, kata Amir, PPP tidak pernah membahas rencana hak angket sama sekali di DPR. "Kita memang di internal PPP tidak pernah membahas persoalan hak angket," kata Amir.

Amir menyebut alasan tidak membahas hak angket lantaran pihaknya masih rentan tak lolos ambang batas parlemen.

"Karena memang dengan posisi yang agak riskan, dari awal kami tahu posisi kami dengan 4,0 sampai 4,05, sehingga memang seluruh kader kita fokuskan untuk menjaga perolehan suara. Kami juga di DPP dan di fraksi kami juga minta untuk teman-teman mengawal dari daerah," kata Amir.

Sejauh ini, lanjutnya, lobi-lobi soal hak angket baru sebatas obrolan ringan informal saja. "Kalau lobi-lobi non formal saya kira kalau kita ketemu selalu cerita itu," pungkas Amir.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendapat tekanan oleh Partai Golkar yang diduga menggunakan cara dengan merebut kursi ketua DPR melalui revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR dan DPD atau UU MD3.

Tekanan tersebut lantaran PDIP saat ini tengah menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pilpres 2024.

Diketahui, berdasarkan UU MD3, mekanisme pemilihan Ketua DPR otomatis dipilih berdasarkan hasil perolehan kursi terbanyak partai di parlemen pada pemilihan legislatif 2024.

"Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi, makanya kita harus membangun kesadaran pentingnya angket ini. Sehingga ketika nanti muncul tekanan-tekanan. Ini kan belum-belum PDIP sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI," kata Hasto, saat diskusi secara virtual, Sabtu (30/3/2024).

Politikus asal Yogyakarta ini menuturkan, 2014 silam ketika Presiden Jokowi dan PDIP memenangkan pemilu terjadi revisi UU MD3. Sehingga tak menutup kemungkinan jika nanti akan terjadi revisi kembali.

Namun, Hasto mengeklaim PDIP tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak angket ini. "Ibu Megawati (Ketua Umum PDIP) ajarkan kita untuk tidak takut membela kebenaran," ucap Hasto.

Menurut dia, PDIP akan menggulirkan hak angket sebagaimana instruksi Megawati sebagai ketua umum partai.

"Kalau Ibu Mega katakan gulirkan, saat itu juga kami gulirkan," imbuhnya.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com