Sidang Sengketa Pilpres Berakhir, Hakim MK Mulai Rapat Musyawarah Hari Ini

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama masa kampanye pemilu 2024.

Saldi menunjukkan peta berisi kunjungan Presiden Jokowi paling sering dilakukan ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dibandingkan daerah lain.

Pertanyaan Saldi disampaikan dalam Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang menghadirkan 4 menteri Kabinet Indonesia Maju di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

"Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih ke Jateng lebih banyak kunjungannya dibandingkan daerah lain?" kata Saldi Isra.

Saldi Isra juga meminta para pembantu presiden itu untuk mengklarifikasi list perjalanan Jokowi dan pertimbangan untuk mengunjungi daerah tertentu saat pembagian bansos.

Hakim Saldi Isra juga menanyakan alokasi untuk bansos yang dibawa Presiden Jokowi dan dibagikan saat kunjungan, dan berasal dari pos Kementerian/Lembaga (K/L) apa.

Selain itu, Saldi Isra juga menanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Apakah ada yang memperingatkan dalam rapat kabinet terkait pembahasan program bansos dan pembagiannya saat masa pemilu 2024.

"Tadi, Pak Menko PMK dan Menko Perekonomian katakan sering dilakukan pertemuan. Pertanyaan saya, adakah warning dari yang melakukan pertemuan ini mengenai sensitivitas pemilu jangan sampai agenda bansos yang ditetapkan di APBN ditafsirkan sebagai agenda politik?" tutur Hakim MK Saldi Isra.

Sedangkan untuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Saldi mempertanyakan urgensi penambahan dana perlindungan sosial, termasuk untuk bansos yang dilakukan di awal tahun, yang notabene berdekatan dengan tahapan pemungutan suara pemilu 2024.

"Untuk Menkeu, automatic adjustment seberapa sering dalam 5-6 tahun terakhir hal itu dilakukan di awal tahun? Jadi tambahan dana dari automatic adjustment pada awal tahun ini yang kemudian dibagi dalam bengtuk bansos jelang Februari itu apa urgensinya?" ungkap Saldi.

Sementara itu, Hakim Ketua, Suhartoyo, juga menanyakan tentang permintaan Kepala Bappanas Arief Prasetyo kepada Perum Bulog untuk memberi bantuan pangan beras kepada 22.477.000 keluarga penerima manfaat, yang disampaikan pada 22 November 2023.

"Pertanyaan saya, apakah ini yang dimaksud dengan antisipasi El Nino ataukah bansos lain lagi? Sejauh mana ini sudah direalisasikan dan siapa pihak yang melakukan pencairan itu, karena dibilang terhitung 6 bulan sejak Januari 2024?" ungkap Suhartoyo.