Pemudik Diminta Tidak Bawa Sanak Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta pemudik tidak membawa sanak saudara saat kembali ke Jakarta. Terlebih, tanpa adanya jaminan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak.

"Kami mengimbau kepada warga Jakarta yang saat ini merayakan hari raya Idul Fitri di kampung halamannya agar saat kembali nanti untuk tidak membawa sanak saudara, kerabat serta keluarga lainnya ke Jakarta tanpa ada jaminan tempat tinggal dan tempat kerja yang layak di Jakarta," kata Kepala Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, Sabtu (13/4/2024).

Meski begitu, Budi memprediksi jumlah pendatang baru yang akan datang ke Jakarta pada 2024 ini akan menurun dari tahun sebelumnya. Menurutnya, angka pendatang baru diperkirakan akan turun hingga 15 ribu orang.

"Insyaallah jumlah penduduk pendatang pada arus balik mudik ke DKI Jakarta tahun 2024 akan turun diprediksi sebesar 10 ribu sampai 15 ribu orang," ucap Budi.

Budi menyebut prediksi ini merujuk pada tren jumlah pendatang setelah lebaran atau arus balik mudik selama empat tahun terakhir. Pada 2020, ada sebanyak 24.043 pendatang baru, 2021 sebanyak 20.046 pendatang baru, 2022 sebanyak 27.478 pendatang baru, dan 2023 ada sebanyak 25.918 pendatang baru.

"Secara umum pembangunan nasional saat ini sudah mulai merata di beberapa daerah, termasuk infrastrukturnya. Selain perekonomian nasional yang sudah membaik, pemerataan lapangan kerja saat ini sudah banyak pilihan di seluruh Indonesia," kata Budi.

Kendati diprediksi menurun, Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan sejumlah upaya untuk menekan kepadatan penduduk. Salah satunya dengan program penataan administrasi kependudukan.

Melalui program ini, warga yang memiliki KTP DKI Jakarta diwajibkan terdata sesuai dengan domisilinya. Warga luar daerah yang ingin datang ke Jakarta dengan beberapa alasan, diminta untuk mempersiapkan diri dengan keahlian atau skill, jaminan kerja dari pemberi kerja, serta tempat tinggal jika menetap di Jakarta.

"Jakarta sudah punya program penataan dokumen sesuai dengan domisili yang akan dilakukan secara rutin, demi mempersiapkan kota Jakarta menjadi kota global yang menjadi pusat perekonomian dan jasa keuangan internasional," ujar Budi.