HEADLINE: Menanti Pertemuan Prabowo-Megawati, Bisa Jadi Jembatan Islah dengan Jokowi?

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih mengupayakan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menolak rencana pertemuan itu disebut rekonsiliasi politik sebab hubungan kedua ketua umum tersebut baik hingga kini.

"Saya tidak sepakat dengan beberapa pihak yang mengatakan harus ada rekonsiliasi. Karena menurut saya hubungan kedua tokoh dan kedua partai selama ini tidak ada masalah sehingga tidak memerlukan sebuah rekonsiliasi," kata Dasco kepada Liputan6.com, Selasa, (16/4/2024).

Dasco menegaskan rencana pertemuan Prabowo dan Megawati tersebut adalah silaturahmi biasa karena sudah lama tidak bertemu. "Sudah lama tidak ketemu, pasca-pileg dan pilpres," ujarnya.

Sementara PDIP mengatakan lebih baik pertemuan antara Prabowo dan Megawati dilakukan setelah putusan MK. "Lebih bijaksana setelah proses di MK tuntas," ujar Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno kepada Liputan6.com.

Meski terbuka untuk Prabowo, PDIP justru menutup pintu bertemu dengan Presiden Jokowi. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Megawati hanya ingin bertemu dengan orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kedaulatan rakyat untuk demokrasi. Sehingga ia pun membantah bahwa Jokowi dan Megawati bertemu saat Idul Fitri.

"Video yang beredar tentang pertemuan antara Bu Mega dan Pak Jokowi saat lebaran itu sama sekali tidak benar, sama sekali tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi," kata Hasto.

Hasto kemudian menyinggung kembali soal demokrasi yang telah dikebiri saat Pilpres 2024 di mana terjadi pelanggaran konstitusi, korupsi dan kolusi.

"Lalu spirit anti-nepotisme, korupsi kolusi kemudian bersemai dengan dukungan kekuasaan, apakah ini akan kita biarkan? Lalu sebagai bangsa pejuang kita punya prinsip," ujar Hasto.

Jika PDIP tutup pintu, bisakah pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri jadi jembatan rekonsilasi dengan Jokowi?

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pertemuan Megawati dan Prabowo dapat meredam ketegangan usai Pilpres 2024. Di mana pertemuan tersebut dapat membangun persatuan dan kesatuan antar-tokoh sehingga menjadi contoh bagi masyarakat. Apalagi, kata Ujang, pertemuan Prabowo dan Megawati bisa menjadi jembatan menyatukan Jokowi kembali. 

"Bisa jadi jembatan, sebagai presiden terpilih dia punya kekuatan bisa menjadi mediator. Kekuatan menjadi jembatan bagi pertemuan Jokowi dan Megawati," kata Ujang ketika dihubungi Liputan6.com.

Tapi Ujang melihat pertemuan Jokowi dan Megawati akan sulit dilaksanakan. Sebab PDIP sendiri masih kecewa dengan sikap Jokowi saat pilpres. 

"Agak sulit dan berat ya karena PDIP masih ada ganjalan, makanya Hasto cukup keras mengkritik Jokowi. Megawati mau ketemu Jokowi harus ketemu anak ranting dulu. Macam-macam alasan, karena PDIP kecewa dengan Jokowi," ujarnya.

Ujang mengatakan, kemungkinan pertemuan Jokowi dan Megawati bisa terjadi sangat lama. Berkaca dari hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhonono (SBY) hingga kini keduanya masih tak harmonis padahal klonflik keduanya terjadi sejak 2004. 

"Pertemuan Jokowi dengan Megawati sepertinya agak lama, ada luka yang dialami PDIP karena dianggap dirugikan Jokowi saat pilpres kali ini. Lihat saja hubungan SBY dan Megawati hubungannya sampai saat ini enggak pernah harmonis," ujarnya.

Sementara pertemuan Megawati dan Prabowo hanya tinggal menunggu waktu. Sebab, keduanya tidak memiliki masalah secara politik.

"PDIP secara spesifik mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan siapapun, termasuk Prabowo. PDIP mengatakan bahwa masalah hanya dengan Jokowi. Jadi saya melihat pertemuan Prabowo-Megawati tinggal menunggu waktu saja," kata dia.

Pertemuan Megawati dan Prabowo, sambung Ujang, bisa berlangsung setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024.  "Kalau misal saat kemenangan Prabowo, ya bagus juga itu momentum yang baik karena dari seluruh tahapan proses pemilu yang di MK sudah tuntas, sehingga kalau ada pertemuan-pertemuan tidak ada ganjalan."

Hal yang sama juga dikatakan Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai Prabowo bisa saja menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan Jokowi dan Megawati. Tapi mempertemukan Megawati dan Jokowi akan sesulit mengupayakan bertemunya Megawati dan SBY, nuansa perpecahan mereka berbeda dengan Prabowo.

"Sejauh ini Megawati terbukti tidak bisa menerima SBY meskipun ada Prabowo bahkan Jokowi yang telah bersama," kata Dedi kepada Liputan6.com.

Dedi menilai hubungan Jokowi dan Megawati sangat rumit karena Jokowi secara terang benerang telah menimbulkan kekalahan bagi calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Jokowi adalah kader PDIP tapi justru memimpin gerbong baru mendukung Prabowo.

Sementara pertemuan Prabowo dan Megawati sendiri, kata Dedi lebih baik dilakukan setelah putusan MK. 

"Tentu pertemuan Prabowo akan sangat baik jika dilakukan setelah proses pilpres usai, karena bisa saja pertemuan itu mencederai semangat internal PDIP yang sedang berjuang di MK jika dilakukan dalam waktu dekat," tandasnya.

Prabowo Bisa Jadi Inisiator Pertemuan Megawati, Jokowi dan SBY

Koordinator Relawan Digital Prabowo-Gibran Anthony Leong menilai pertemuan Prabowo dan Megawati diyakini dapat meredam tensi politik setelah Pilpres 2024. Di mana, kata Anthony, Prabowo bisa menjadi inisiator pertemuan Megawati, SBY dan Jokowi.

"Prabowo bisa menjadi inisiator dan mengambil langkah progresif bagi masa depan bangsa Indonesia dengan bertemu satu meja dengan mereka serta membahas keberlangsungan bangsa ke depan," kata Anthony di Jakarta.

Menurut Anthony, pertemuan tersebut harus digelar agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam membangun bangsa setelah Pilpres 2024. Serta bertujuan untuk menyudahi tingginya tensi politik yang berpotensi membuat perpecahan di tengah masyarakat.

Bila pertemuan itu terwujud dan semua pihak memiliki kesepahaman yang sama, maka Indonesia akan mengalami dampak positif pada bidang perekonomian, pertahanan, dan politik.

"Dampak ekonomi misalnya, bisa langsung bergerak karena pasar akan merespons positif sehingga dunia usaha bergairah dan investasi tidak terganggu," kata Anthony.

Untuk dampak politik, lanjut dia, perpecahan di tengah masyarakat karena berbeda pilihan politik akan hilang.

Selain itu, Indonesia akan makin kuat di bidang pertahanan lantaran seluruh kelompok partai politik akan bahu-membahu menjaga kedaulatan negara dari serangan asing.

Oleh karena itu, Anthony berharap Prabowo mau menggunakan pertemuan tersebut demi kepentingan bangsa.

"Pertemuan itu tentu sangat positif demi kemajuan bangsa dan terwujudnya kedewasaan berpolitik serta terwujudnya Indonesia Emas 2045," kata Anthony.