Cegah Dampak Geopolitik, Program Makan Siang Gratis Dinilai Perlu Dipercepat

ilustrasi program makan siang gratis di sekolah (dok: Foto by AI)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai realisasi program makan siang gratis perlu dipercepat. Ia berharap, program makan siang gratis bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat yang berpotensi terdampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

Farhan mengatakan, ada dua sektor ekonomi yang akan terdampak langsung akibat ketegangan di Timur Tengah, yakni impor minyak dari Timur Tengah dan Afrika, serta ekspor komoditas Indonesia ke Timur Tengah dan Afrika.

“Jadi sektor yang pasti terpengaruh harga minyak akan naik dan ekspor ke area Timur Tengah dan Afrika akan terganggu. Akibatnya Rupiah akan tertekan dan subsidi BBM akan tinggi. Sulitnya impor bahan baku turunan petrokimia dari Timur Tengah juga akan membuat naiknya biaya produksi industri di Indonesia,” kata Farhan.

Untuk mengatasi masalah di dalam negeri, menurut Farhan, pemerintah perlu menggenjot produksi batubara, lifting minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan BBM. “Agar mengurangi disparitas impor BBM,” ujar Farhan.

Sedangkan dari sisi masyarakat, Farhan menilai, mau tidak mau harus mengetatkan konsumsi BBM, dengan cara mengurangi biaya perjalanan ke luar kota dan mengutamakan pembayaran cicilan kredit.

Dengan demikian akan membantu menjaga stabilitas sektor keuangan, walau akan memukul sektor pariwisata domestik.

2 dari 2 halaman

Percepat Makan Siang Gratis

Farhan juga mendorong pemerintah agar menggelontorkan BLT agar daya beli dan konsumsi masyarakat berpendapatan rendah tetap terjaga.

“Percepatan realisasi makan siang gratis karena akan menghemat biaya harian rumah tangga miskin. Pastikan Bulog bisa menyerap hasil panen beras dan jagung petani, pada saat bersamaan memastikan impor stok beras, gandum, dan kedelai terjaga sesuai kebutuhan,” kata Farhan.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama para menteri, Selasa, 16 April, untuk membahas dampak serangan Iran ke Israel. Usai rapat, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut Indonesia terus mendorong de-eskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat konflik di Timur Tengah.

Retno sudah melakukan komunikasi intensif dengan para pemimpin dunia. "Dua hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi. Dengan pihak-pihak terkait langsung yang kita minta adalah menahan diri dan de-eskalasi," katanya.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam menghadapi gejolak ekonomi global, pemerintah tetap fokus pada kebijakan yang mendukung sektor riil dan menstabilkan nilai tukar untuk mengurangi dampak terhadap impor.