Wapres Ma'ruf Minta Semua Pihak Hormati dan Terima Apa pun Putusan MK

Pengucapan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 akan dilangsungkan Senin, 22 April 2024.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menjelaskan mekanisme persidangan diawali dengan surat panggilan terhadap para pihak yang terlibat.

"Mekanismenya panggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak, baik perkara nomor 1 dan nomor 2. Panggilannya sama, jam atau pukul 09.00 WIB di ruang sidang pleno," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024).

Fajar menjelaskan sidang akan beragendakan pembacaan putusan. Para pihak berperkara nantinya didudukkan dalam satu majelis yang sama.

"Jadi digabung di ruang sidang yang sama, dalam satu majelis yang sama," ujar Fajar. 

Meski didudukkan bersamaan, para pemohon dari kubu Anies-Muhaimin (AMIN) sebagai pihak pertama dan kubu Ganjar-Mahfud sebagai pihak kedua akan mendengarkan dua putusan yang dibacakan terpisah sesuai dengan nomor perkaranya.

"Iya, ada dua putusan," ungkap Fajar.

Fajar mewanti, para pihak hanya dibolehkan membawa 14 anggota saja. Menurut dia hal itu sudah sesuai dengan kesepakaan seperti pada sidang sebelumnya.

Terkait kehadiran prinsipal, yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, Fajar menyerahkan hal tersebut kepada pihak masing-masing.

"Ya yang penting kita panggil semuanya," Fajar menandasi.

Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meyakini, putusan perkara sengketa pilpres 2024 ini sarat dengan politis.

"Publik membaca putusan hakim MK saat ini tak bisa dilepaskan dari aspek politis. Terutama sangkut pautnya dengan dengan putusan 90 soal syarat pencapresan. Wajar jika sengketa hasil pemilu di MK saat juga dikaitkan dengan unsur politik,” kata Adi saat dihubungi Liputan6.com melalui pesan singkat, Sabtu (20/4/2024).

Meski putusan MK akan dimaknai secara politis, namun kepercayaan publik dipastikan sudah lebih baik saat ini. Khususnya usai MK mengganti ketuanya, Anwar Usman yang dinilai sebagai biang ketidaknetralan dalam tubuh the guardian of democracy.

"Ketua MK sudah diganti, praktis kepercayaan publik mulai bangkit ke MK. Banyak juga putusan MK yang diapresiasi publik. Misalnya soal ambang batas parlemen yang diturunkan, termasuk penghapusan pasal karet terkait pencemaran nama baik," tutur Adi.

Karena itu, lanjut Adi, terkait sengketa hasil Pilpres maka publik berharap putusan yang dikeluarkan harus objektif dan memenuhi rasa keadilan hukum.

Seandainya memang bukti-bukti yang diajukan paslon 1 dan 3 tidak valid, maka hakim MK harus nyatakan tidak valid dan menolak permohonan mereka untuk pemilu ulang atau diskualifikasi. 

"Sebaliknya, jika bukti yang diajukan valid dan mesti pemilu ulang atau diskualifikasi, harus katakan apa adanya. Kuncinya objektif dan integritas demi menyelamatkan demokrasi," kata Adi menandasi.