Hakim Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat Sampaikan Dissenting Opinion Terhadap Putusan PHPU 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024. Salah satu isinya perihal dalil tidak netralnya Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin dan dugaan pelanggaran kampanye Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana untuk mendukung paslon 02 Prabowo-Gibran.

Hakim konstitusi Guntur Hamzah menyampaikan, bukti yang disuguhkan pemohon, dalam hal ini kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, terkait dugaan Pj Gubernur Jabar tak netral tidaklah kuat. Pasalnya, mereka hanya menyerahkan link dan berita yang bersumber berita dari media online.

"Tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon," tutur Guntur di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Setelah majelis hakim mencermati dengan seksama, pemberitaan yang ada pun tidak secara komprehensif menunjukkan ketidaknetralan Bey Machmudin

"Tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan," jelas dia.

"Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh Pemohon setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh Tim Hukum Nasional Amin, namun Pemohon maupun Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu," kata Guntur.