Mahfud soal Putusan MK: Sepanjang Sejarah, Baru Hari Ini Ada Dissenting Opinion

Saldi menjelaskan, lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satuan Tugas Pengawas Pemilu (Gakkumdu), harus melaksanakan kewenangannya secara optimal untuk memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas.

"Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu," tuturnya.

Menurut Saldi, lembaga yang telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan pemilu, seperti Bawaslu dan Gakkumdu, harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas.

Saldi juga menekankan bahwa lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terkait pemilu. DPR harus menjalankan fungsi konstitusionalnya, termasuk fungsi pengawasan dan penggunaan hak-hak konstitusional seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk memastikan semua tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi.

"Lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan, sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya. Fungsi pengawasan dan menggunakan hak-hak konstitusional yang melekat pada jabatannya seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945," imbuhnya.

Selain Saldi, Hakim MK Enny Nurbainingsih yang juga menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion , menyatakan bahwa MK seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah untuk memastikan pemilu berjalan jujur dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh UUD 1945.

"Untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah," kata Enny.

Enny juga mencatat bahwa dalil yang diajukan oleh Anies-Muhaimin dalam permohonannya sebagian besar beralasan menurut hukum. Mereka mengklaim adanya ketidaknetralan yang terkait dengan pemberian bantuan sosial (bansos) di beberapa daerah, yang dianggap mempengaruhi hasil pemilihan.

"Diyakini telah terjadi ketidaknetralan yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah," kata Enny.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com