HEADLINE: Usai Putusan MK Tolak Seluruh Gugatan Pilpres 2024, Siapa Jadi Oposisi?

Pengamat Politik Airlangga Pribadi mengatakan, banyak pihak yang sudah menunggu langkah PDIP dalam pemerintahan ke depan pasca-putusan MK soal perselisihan hasil pemiluhan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.

Menurut dia, jika seandainya opsi bergabung, hal ini tak akan menjadi hambatan lantaran Prabowo mempunyai relasi politik yang baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dibangun sejak 2009.

"Sinyalemen dari Prabowo untuk menerima dengan tangan terbuka PDI Perjuangan yang ditandai akan dilakukannya pertemuan antara Prabowo dan Megawati menunjukkan arah kerjasama antara dua kekuatan politik tersebut," kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa (23/4/2024).

Selain itu, menurut akademisi Universitas Airlangga (Unair) ini, situasi geopolitik global dan domestik saat ini akibat pasca-pandemi Covid-19 serta berbagai potensi perang yang terjadi, diperlukan langkah keseimbangan politik di Indonesia.

"Dalam kondisi sosial ekonomi seperti ini maka diperlukan langkah politik yang hati-hati untuk dapat menjaga keseimbangan politik dan meredam potensi polarisasi politik yang dapat mengarah pada situasi chaos politik," jelas Airlangga.

Dia melihat, sikap Prabowo untuk tidak melakukan aksi ke jalan saat pembacaan putusan MK, sepertinya juga menjadi kalkulasi yang menjadi pertimbangan dari PDIP dalam menimbang posisi politiknya.

"Hal tersebut sepertinya akan dibangun berdasarkan pertimbangan rekonsiliasi politik dan persatuan nasional untuk menghadapi kemungkinan goncangan-goncangan sosial yang banyak disulut oleh dinamika geo-ekonomi politik dunia," ungkap Airlangga.

Selain itu, terkait situasi demokrasi yang dipandang mengalami krisis, PDIP bisa tetap melakukan di dalam pemerintahan.

"Dengan mengambil opsi di luar oposisi politik, PDI Perjuangan menjaga agar partai jangan sekedar mengambil sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Sehingga legitimasi pemerintah untuk menangani kondisi krisis akan tetap terjaga," ujarnya.

"Jalan politik yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan jika benar bergabung dengan koalisi pemerintah adalah tetap mengawal dan memberi masukan dalam relasi yang lebih dekat dengan pemerintah terkait dengan isu-isu demokrasi, sekaligus berkontribusi sebagai bagian yang memiliki otoritas politik dan melakukan eksekusi politik dalam posisi sebagai bagian dari lembaga eksekutif," sambung Airlangga.

Selain itu, dia melihat sebagai pemenang Pilpres 2024, PDIP mempunyai nilai tawar politik yang tinggi, di mana sangat menguatkan koalisi pemerintah dalam pengelolaan negara dalam pemerintahan yang akan terbentuk.

"Hal yang menjadi catatan adalah pada momentum yang tepat bagi arah terbentuknya negosiasi dan rekonsiliasi politik di antara PDI Perjuangan dengan koalisi pemenang Pilpres 2024," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun oposisi. Menurutnya, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.

“Ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin 22 April 2024.

Basarah menuturkan, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji. Ia mencontohkan, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.

“Pernah berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” tuturnya.

Basarah mengungkapkan, sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei mendatang. Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan.

“Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Basarah menuturkan, seluruh struktur partai berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.

“Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan terima kasih pada rakyat yang telah membantu membawa kemenangan untuk ketiga kalinya dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

"Pada kesempatan ini PDI Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuanagan sehingga meskipun tantanganya sangat berat tetapi PDI Perjuangan mendapatkan kepercayaan rakyat menang pemilu legislatif tiga kali berturut-turut," kata Hasto.

Hasto menyampaikan, di sisi lain terjadi peningkatan perolehan suara di tingkat kabupaten dan kota. Hal itu menunjukan adanya keinginan dari Akar Rumput yang mendambakan demokrasi yang berkekuatan rakyat.

Artinya dukungan dari Akar Rumput kekuatan rakyat yang memimpin nurani dan mendambakan demokrasi yang berkekuatan rakyat telah ditunjukan," ungkapnya.

Hasto mengatakan, jika kenaikan perolehan suara PDIP di tingkat daerah menunjukkan kekuatan sejati partai.

"Dukungan di Akar Rumput dengan penambahan perolehan kursi di tingkat Kabupaten/Kota ini menunjukkan kekuatan yang sejati dari PDI Perjuangan sebagai partai nasional Soekarnois yang menyatu dengan kekuatan rakyat," pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaiku mengatakan, terkait sikap politik partainya di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan melalui majelis syuro.

"Tentu saya sampaikan, karena ranah ini menyangkut ranah yang strategis sesuai AD/ART PKS, ini akan diputuskan majelis syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro yaitu DPP. Saya sebagai pelaksana akan menjalankan apapun keputusan majelis syuro," kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Meski menyerahkan putusan itu kepada BPMS DPP PKS, partai yang dipimpinnya itu ditegakkan akan tetap menjaga sikap kritisnya untuk di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tapi yakinlah sikap kritis PKS akan kita jaga sebagai bagian untuk meluruskan dari proses perjalanan yang memang perlu diingatkan," ungkap Syaikhu.

"Kalau seluruhnya on the track tidak perlu diingatkan enggak masalah, tapi kaitannya dengan tadi sikap kritis masalah sikap bangsa perlu ada koreksi kita akan perlu sampaikan kita sudah memahami," tegasnya.

Meski akan menunggu putusan BPMS DPP PKS, dirinya mengaku belum ada kepastian bakal ditentukan.

"Belum ada (deadline), belum ada penetapannya kapan," pungkas Syaikhu.

Di samping itu, Syaikhu turut mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya ingin sampaikan juga, kami Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungannya," kata Syaikhu.

Selain itu, ia juga tak lupa mengucapkan rasa terimakasih kepada Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang telah berkompetisi dalam Pilpres 2024.

Berikut lima point Presiden PKS usai Putusan MK:

1. Mewakili Pimpinan dan seluruh keluarga besar PKS kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, yang telah tuntas menjalankan tugas dengan baik dan terhormat sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024.
2. PKS juga merasa bersyukur dan bangga menjadi bagian dari partai pengusung dalam Koalisi Perubahan, kita telah berjuang menjadikan kontestasi Pilpres bukan hanya sekedar tentang merebut kekuasaan, melainkan lebih dari itu tentang tanggungjawab mewarnai setiap proses demokrasi dengan kampanye yang mendidik dan mencerdaskan serta tetap menjunjung tinggi etika dan moral demi meraih hasil yang terhormat, berkah dan bermartabat.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres 2024. Namun, sejatinya bukanlah ujung dari perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan bagi Indonesia yang adil dan sejahtera untuk semua.
4. PKS mengapresiasi sikap 3 dari 8 Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah berani menyuarakan rasa keadilan melalui pendapat hukum yang berbeda, dissenting opinion. Munculnya pendapat hukum yang berbeda dari 3 Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan pemohon diakui derajat kebenarannya, dalam sejarah sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, baru kali ini ada dissenting opinion dari para hakim, sebuah pertanda masa depan demokrasi dan penegakan hukum Indonesia masih memiliki harapan.
5. Kami sampaikan ucapan terimakasih pada seluruh struktur, pengurus, anggota, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, kepada partai-partai pengusung, Partai Nasdem, PKB, Partai UMMAT seta para tokoh-tokoh bangsa, para ulama, habaib, kiai beserta seluruh relawan pejuang perubahan yang telah berkorban dan turut berjuang bersama untuk memenangkan pasangan AMIN di Pilpres 2024. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa sebaik-baik pemberi balasan.Sebelum mengakhiri sambutannya, ia pun sempat memberikan pantun.

"Indah Alam Ciptaan Tuhan, Dalam Bertulis Pemandangan. Tetap Berjuang untuk Perubahan, Panjang Umur Perubahan," pungkasnya

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh memberi isyarat bahwa Partai Nasdem bakal merapat ke koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan Surya Paloh usai Partai Nasdem menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sidang sengketa Pilpres 2024.

Menurut Surya Paloh, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan opsi yang terbaik.

"Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Ada usulan? Kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga," kata dia di NasDem Tower, Senin 22 April 2024.

"Kalau nggak, ada usulan lain enggak apa apa, sebenarnya lebih baik untuk Indonesia, dengan spirit dan semangat apa yang bisa kita lakukan hari ini," dia menambahkan.

Surya Paloh kemudian menyingung kondisi geopolitik dunia. Apa yang terjadi di Iran dan belahan Eropa, China, Amerika membawa dampak secara langsung atau tidak langsung bagi Indonesia. Bila tidak diantisipasi maka berpengaruh pada kepentingan rakyat banyak.

"Ini harus diperjuangkan," ujar dia.

Surya Paloh mengatakan, di sini keteladanan para elite bangsa ini diperlukan. Keteladanan atas konsistensi sikap ucapan dan perbuatannya.

"Dan salah satu modal terbesar yang dipahami NasDem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Kalau ini tidak mampu, kita akan, saya pikir ini ancaman bagi kita sebagai suatu bangsa," dia menandaskan.

Sebelumnya, Surya Paloh mengatakan, partai NasDem menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kita menghormati dan menghargai itu. itu jelas," ucapnya.

Surya Paloh mengatakan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan menolak seluruh gugatan. NasDem menilai ini adalah keputusan final dan bersifat mengikat. Karena itu, Surya Paloh mengajak semua pihak kembali bersatu untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik ke depan.

"Saya mengajak kita semua perjuangan kita bersama untuk membangun negeri ini tidak boleh berhenti, tidak boleh juga harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi ini," ucap dia.

"Negara memiliki seluruh model dan sistem yang harus kita sepakati bersama sebagain negara hukum ini adalah keputusan peradilan yang penting maka wajar kita semua harusnya ibarat menutup buku lama, dan buka buku baru. Itu harapan saya Indonesia harus punya spirit semangat ini," dia menambahkan.

Surya Paloh kemudian mengibaratkan Pilpres 2024 bak sebuah kompetisi.

"Kita boleh bertikai satu sama lain di dalam kompetisi yang sedang berlangsung. Tapi ketika kompetisi selesai kita harus menghargai. Yang kalah harus menghargai yang menang, yang menang apalagi. Inilah kekuatan kita seharusnya saya mengharapkan ini harus jadi kekuatan bangsa ini," ucap dia.

Karenanya, NasDem sejak awal juga telah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Dan mengucapkan selamat," kata Ketum Partai NasDem ini menandaskan.