Industri Asuransi Hadapi Tantangan Berat, Wakil Ketua Komisi XI Puji Langkah PT Reasuransi

Liputan6.com, Jakarta - Industri Asuransi Indonesia menghadapi tantangan besar terkait banyaknya kasus gagal bayar hingga menurunnya kepercayaan publik. Langkah PT Reasuransi Indonesia Utama dalam mendorong keterbukaan informasi publik bagi pelaku industri asuransi pun menuai pujian banyak kalangan.

“Kami menilai apa yang dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama dalam mendorong keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai positif bagi perkembangan industri jasa keuangan termasuk sektor asuransi di masa depan,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi usai menjadi keynote speaker dalam Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik bagi pelaku industri jasa keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama bekerjasama dengan Komisi Informasi Pusat, di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Fatchan menjelaskan, industri asuransi di tanah air dalam beberapa tahun terakhir menghadapi banyak sekali kasus yang menggerus kepercayaan publik. Mulai dari kasus gagal bayar perusahaan asuransi skala besar hingga banyaknya kerugian nasabah karena tidak memahami secara utuh jenis polis yang mereka beli.

“Situasi ini membuat tingkat inklusi asuransi di Indonesia masih cukup rendah di angka 16%, padahal potensi berkembangnya sektor industri ini sangat besar,” katanya.

Edukasi keterbukaan informasi publik, kata Fathan, akan sangat membantu upaya peningkatan tingkat literasi maupun tingkat inklusi produk asuransi di tengah masyarakat. Menurutnya jika pelaku industri asuransi bisa menawarkan produk mereka secara transparan termasuk risiko dan keuntungan kepada konsumen, maka potensi peningkatan pasar akan kian besar.

“Memang secara umum keterbukaan informasi publik di sektor industri jasa keuangan masih menjadi masalah. Maka apa yang dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama ini merupakan contoh baik yang bisa direplikasi pelaku industri jasa keuangan lainnya,” katanya.

Politisi PKB ini menegaskan keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendasari demokrasi yang kuat dan berfungsi sebagai penjaga kepentingan bersama termasuk di sektor jasa keuangan. Menurutnya banyak kasus di sektor jasa keuangan yang merugikan masyarakat luas akibat ketidaktransparanan pengelolaan oleh perusahaan jasa keuangan.

“Jadi sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi organisasi, Lembaga atau Perusahaan untuk melakukan langkah transparansi informasi publik termasuk dengan menggunakan teknologi digital agar mempermudah akses informasi bagi Masyarakat luas,” katanya.