Ketua Dewan Pembinanya Jadi Presiden, HKTI Optimistis Kesejahteraan Petani Lebih Diperjuangkan Pemerintah

Menurut Fadli Zon, impor juga bukan lagi pilihan murah, karena negara-negara Afrika kini telah tumbuh menjadi pengimpor beras. Sementara jumlah negara pemasok beras, kata dia, hanya itu-itu saja. Jadi, jika tak segera melakukan perubahan drastis, Indonesia rawan terhadap krisis pangan.

"Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, HKTI telah memberikan masukan kepada Presiden terpilih mengenai sejumlah isu krusial," ujar dia.

Masukan pertama, adalah soal produktivitas tadi.  HKTI setidaknya menyoroti tiga persoalan terkait produktivitas yang perlu dibenahi, yaitu soal lahan, benih dan pupuk. Organisasai ini melihat bahwa agenda reforma agraria harus dilakukan lebih masif dan sistematis, karena angka kepemilikan lahan petani kita sangat kecil.

"Kedua, soal subsidi dan pemberian insentif bagi petani. Tanpa insentif, orang tentu enggan mempertahankan profesi dalam bidang usaha tani. Apa untungnya buat mereka?," ujar dia.

HKTI sejak lama telah menyampaikan bahwa petani harus diberi insentif, terutama terkait harga output. Misalnya mengusulkan agar Harga Pembelian Pemerintah(HPP) gabah tiap tahun harus direvisi.  Selama bertahun-tahun HPP tak pernah direvisi dan itu jelas merugikan petani karena produk mereka dihargai sangat rendah oleh pemerintah.

"Saat ini, sesudah ada Badan Pangan Nasional (Bapanas), penyesuaian HPP mestinya rutin dilakukan, termasuk HPP 2024 yang saat ini tengah digodok. HKTI secara resmi telah mengusulkan HPP gabah kering panen (GKP) naik menjadi Rp6.757. Angka ini berasal dari rumus bahwa HPP harus menjamin 30 persen keuntungan plus 10 persen jaminan risiko dari biaya pokok produksi gabah per kilogramnya. Dari survey kami, keluarlah angka tadi," ujar dia.

Selain ini, lanjut Fadli, masih terkait soal insentif, HKTI juga menilai kebijakan harga dasar dan harga tertinggi untuk gabah perlu diefektifkan. Kebijakan tersebut harus berlaku untuk semua jenis usaha perberasan, baik swasta maupun BUMN. Harus ada sanksi bagi pelaku usaha yang membeli di bawah harga dasar. Tujuannya adalah untuk melindungi para petani produsen, khususnya pada saat panen, agar harga produk mereka tidak jatuh.

"Dan ketiga adalah soal pentingnya pemerintah memprioritaskan petani dan produk pertanian dalam negeri. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan meluncurkan program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. HKTI berpandangan bahwa program tersebut selain untuk peningkatan gizi bagi anak-anak, juga harus dimaksudkan menyerap produk petani dan pertanian domestik, mulai dari beras, sayur, susu, daging, ikan, dan sejenisnya. Program tersebut harus berjalan beriringan dengan program perbaikan produktivitas pertanian kita," ujar dia,

"Kami melihat, program makan siang gratis bisa menjadi “big push” yang akan mendorong gerbong petani, peternak, pekebun dan pelaku usaha kecil kita. Program ini harus menggerakkan ekonomi rakyat, sebagaimana selama ini identik dengan kampanye Pak Prabowo," kata Fadli.

Sekali lagi, pada  HUT ke-51 HKTI sangat bersyukur karena mantan ketua umumnya bisa menjadi presiden.