Komisi VIII DPR RI Dorong Kemensos Tingkatkan Anggaran Balai Rehabilitasi Sosial

Abdul Wachid kemudian menyarankan agar balai tersebut dapat lebih banyak mendatangkan pelatih keterampilan yang berasal dari luar Bali. Tujuannya untuk dapat bertukar budaya dan keahlian keterampilan, sehingga wawasan dan keahlian para penyandang disabilitas netra dapat terus bertambah.

"Jadi bisa saling tukar pengalaman dari masing-masing pelatih. Jadi tutor ya nanti yang akan bisa meningkatkan itu. saya kira ini perlu kita bawa (persoalan ini) ke (pembahasan di) Komisi VIII sekaligus untuk mendorong menambah anggaran lagi. (Sebab) tanpa ada anggaran Dinsos di kabupaten, Bali tidak bisa bekerja apa-apa," katanya.

Snggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai apa yang dilakukan Sentra Mahatmiya Tabanan Bali adalah suatu upaya atensi yang dilakukan Kementerian Sosial yang multifungsi. Menurutnya, banyak klaster yang ditangani oleh sentra ini.

Ia menyarankan agar Kementerian Sosial dapat bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya dalam melakukan perawatan kepada penghuni sentra. Hal itu mengingat tidak bisa selamanya mereka dirawat oleh Kemensos, perlu ada terobosan yang membuat mereka mandiri.

"Tentu harus ada terobosan dari Kemensos sampai mereka mandiri. Bukan dilakukan oleh Kemensos saja tetapi juga harus dilakukan oleh Kemenkes, Kemendikbud kemudian Kemenkop-UKM agar mereka mendapatkan sentuhan-sentuhan dan merasakan bahwa negara hadir di tengah-tengah mereka," tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dalam kunjungan tersebut, Selly juga menyoroti sinkronisasi data Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), yang merupakan salah satu aplikasi yang dapat mengubah dan mengusulkan warga ke dalam DTKS maupun kepesertaan Program Bansos. Sebab, Ia menemukan beberapa dinsos ada yang menyatakan terdapat ketidaksinkronan data-data SIKS-NG, yang menurutnya perlu melibatkan lintas sektoral karena permasalahan PPKS. 

"Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh mitra kita yang ada di sini. Tentu saja juga tidak bisa kita bebankan kepada Kemensos saja, tetapi juga harus melibatkan antarsatu kabupaten, kemudian juga melibatkan fungsi dari provinsi," ujarnya.

Terakhir, Ia mendorong perlu dibuat semacam grand design pelayanan multinasional. "Nanti kita akan meminta kepada Kemensos dibuat blue print untuk pelayanan multisosial yang nantinya akan digabungkan dengan apa yang akan dibuat oleh kemensos," tuturnya.

Temukan artikel DPR RI terkini di sini. 

(*)