Jaring Aspirasi Terkait Pemenuhan Hak Anak, Pemkab Banyuwangi Gelar Musrenbang

Liputan6.com, Banyuwangi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Anak digelar oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka menjaring aspirasi yang akan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan terkait pemenuhan hak anak. Musrenbang bertajuk Rembug Anak itu digelar pada Sabtu (4/5)

"Zaman sudah berubah sebegitu cepatnya, pemikiran anak-anak kita juga sudah berkembang dibanding zaman kita. Jadi, kita harus mulai menyelami apa yang menjadi kebutuhan mereka di era saat ini. Rembug anak ini dibuat untuk kebutuhan ini," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

Rembug Anak digelar di pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Kegiatan ini digelar selama dua hari, 2-3 Mei 2024, diikuti 50 pelajar setingkat SMP/SMA dari berbagai wilayah se-Banyuwangi.  

Mereka adalah perwakilan forum anak tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Ada juga perwakilan dari anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Ada lima kluster yang dibahas. Mulai dari hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Ipuk mengatakan kegiatan ini menjadi tempat untuk menggali permasalahan, potensi, dan kebutuhan anak. Menurut Ipuk anak-anak jarang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga banyak kebijakan yang kemudian tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Ini menjadi media untuk menjaring aspirasi anak-anak Banyuwangi. Apa yang dihasilkan dari forum ini, akan kami jadikan pertimbangan untuk perencanaan dan penyusunan program kerja ke depan," ujar Ipuk.

Rembug tersebut dimanfaatkan oleh para siswa untuk menyampaikan berbagai usulan. Salah satunya yang disampaikan Bilquis Syifa Aziza menginginkan memperbanyak kegiatan outdoor

"Kami ingin ada kegiatan permainan outdoor berbasis budaya lokal. Permainan ini selain dapat mengenalkan budaya daerah, juga mendorong para siswa aktif bersosialisasi sehingga tidak ketergantungan pada gadget dan game online,"  usul siswa SMAN 1 Genteng itu.

Selain itu, juga ada M. Ega Arizona Vata yang mengusulkan pembuatan aplikasi adminduk khusus disabilitas. 

"Kami mengusulkan pembuatan aplikasi adminduk yang bisa membaca dan mengeluarkan suara sehingga membantu teman netra mengetahui identitasnya," kata dia.

Usulan juga datang dari Ketua Forum Anak, Nabila Patricia Elita. Nabila meminta agar sosialisasi terkait pencegahan kasus pelecehan seksual, kekerasan kepada anak, bullying hingga dampak  pernikahan dini lebih dimasifkan lagi. 

"Kami mohon agar dinas terkait semakin masif lagi melakukan sosialisasi ini, kalau perlu hingga menyeluruh ke pelosok desa," ujar siswi SMAN 1 Glagah itu. 

Sebelumnya, para peserta rembug diajak mengunjungi sejumlah lokus yang berkaitan dengan kluster pembahasan. Di antaranya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB).

Di sana, peserta mendapatkan berbagai informasi terkait berbagai permasalahan serta solusi yang telah dilakukan dinas terkait. Misalnya di Dinas Pendidikan, mereka mendapat berdiskusi tentang masih banyaknya anak yang mengalami putus sekolah. Juga anak yang kecanduan game online dan gadget. 

(*)