Liputan6.com, Jakarta - Tokoh lintas agama di Indonesia yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) melakukan pertemuan di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5). Dalam pertemuan itu, para tokoh lintas agama memastikan siap mengawal pemerintahan baru hasil Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud yang mewakili unsur tokoh agam Islam menyampaikan, kumpulnya para pimimpin agama Indonesia ini untuk mencairkan suasana agar hubungan di antara sesama semakin menguat. Menurut dia, para pimimpin agama memiliki satu kesamaan visi untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga
"Jika ada kurang-kurangnya kita perbaiki, jika masih ada yang belum semua sepakat itu adalah kewajaran yang harus kita jaga," kata Kiai Marsudi seperti dikutip dari siaran pers diterima, Minggu (5/5/2024).
Advertisement
Pengasuh Pondok Pesantren Darul Uchwah ini juga menghimbau agar pihak-pihak yang memiliki pendapat berbeda dapat diterima. Sebab pendapat berbeda merupakan bagian dari kritik. Sementara kritik, merupakan sarana untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
“Kritik tapi bukan dengan cara mencaci maki. Khsususnya dalam dunia politik, ketika terjadi ketidakseimbangan, maka perlu ada yang mengkritik agar bisa menjadi keseimbangan,” saran dia.
"Siapa saja bisa untuk menyampaikan kritiknya, terhadap pemerintah, siapa saja, termasuk kepada kita," imbuh dia.
Kiai Marsudi menyampaikan, dalam pertemuan ini, para pemimpin agama di Indonesia sepakat bahwa ajang seperti ini akan menjadi budaya. Tujuannya, ketika melakukan pertemuan seperti ini, suasana akan cair dengan sendirinya.
“Jadi ini yang diharapkan terjadi kepada para pimpinan partai dan pimpinan politik di Indonesia agar bisa saling kumpul agar situasi di antara mereka bisa cair. Karena budaya ini sesungguhnya tanpa sadar, gak pakai ngomong pun sudah cair semuanya dalam situasi apapun,” harap dia.
Senada dengan itu, Ketua Umum Dewan Rohanian Majelis Tinggi Konghucu Indonesia (Matakin) 2018-2022, XS Budi Santoso Tanuwibawa mengatakan, kontestasi Pemilu 2024 telah selesai.
"Pasti ada suka atau tidak suka. Ada kekecewaan atau tidak. Tapi apapun namanya, negara harus bergerak, kita semua setuju untuk memberi ruang dan kesempatan yang dapat mandat untuk meneruskam kepemimpinan Indonesia yang lebih baik," kata Budi.
Budi menilai, tidak perlu seluruh pihak dapat dirangkul untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan. Budi menjelaskan, untuk berjalannya pemerintahan ke depan dibutuhkam opisisi untuk menjadi penyeimbang atau pengawas pada jalannya pemerintahan yang baru.
"Tetap diperlukan orang-orang partai maupun pikiran-pikiran yang mampu menyeimbangkan agar kebijakan itu mendapatkan masukan positif agar tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu akan sangat berbahaya," tegas dia.
Budi mengatakan, dirinya bersama para tokoh lintas agama di Indonesia siap mengawal pemerintahan baru. "Kita semua termasuk tokoh agama, harus berani berdiri di belekang mereka yang mampu menyuarakan suara lain selama suara itu demi kebaikan Indonesia," tuturnya.
Dalam pertemuan itu, Budi mengungkapkan, para tokoh lintas agama yang hadir juga sepakat akan membawa forum ini secara berkelanjutan. Pihaknya menyebut banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia mulai dari persoalan hukum, etika dan sebagainya.
"Karena ada satu pendapat jangan-jangan ketika kita tidak beretika, ketika diminta untuk untuk mengajukan contoh yang mampu atau punya etika, ternyata tidak ada, termasuk kita sendiri," ungkap Budi.
Perlunya Menghargai Martabat Sesama Manusia
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Romo Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo mengatakan, diperlukan rasa saling menghargai martabat di antara sesama manusia dan warga negara Indonesia.
Menurut Suharyo, hal inilah yang menjadi akar terjadinya berbagai persoalan di Indonesia."Satu ditindas yang lain menindas, itu kan tidak menghargai. Satu flexing satu gabisa makan," ujarnya.
Suharyo menerangkan, salah satu persoalan besar yang ada di Indonesia adalah korupsi. Kondisi korupsi di Indonesia dinilai sudah sangat mengerikan dan menjadi beban di Tanah Air.
Selain soal korupsi, Suharyo menekankan, saling menghargai di antara warga negara Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan, terutama di mata hukum.
"Landasan harus dipegang bersama, siapapun harus menghargai martabat manusia, karena itu adalah landasan dari segala-galanya. Kalau tidak menghargai martabat manusia, maka hukum itu akan berlaku yang lemah," ujar dia menandasi.
Sebagai informasi, tokoh hadir dalam pertemuan tersebut adalah Para tokoh agama di Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Waketum MUI, KH Marsudi Syuhud, Romo Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, PGI Gumar Gultom, Ketua Umum Dewan Rohanian Majelis Tinggi Konghucu Indonesia (Matakin) XS Budi Santoso Tanuwibawa 2018-2022.
Kemudian hadir juga Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Engkus Ruswana, Ketum PHDI, Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Permabudhi, Piandi, Pimpinan Spiritual Nusantara, Romo Sri Eko Galgendu, dan Forum Peduili Indonesia Damai (FPID), Azisoko.
Advertisement