Sukses

JK: Orang Melanggar UU Lebih Tak Boleh Masuk Pemerintahan, Dibandingkan Orang Toxic

Menurut JK, orang yang melanggar dan tidak melaksanakan Undang-undang tidak boleh dalam pemerintahan dibanding dengan orang toxic.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak mengajak orang toxic masuk kabinet. Merespons hal itu, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak mengerti terkait orang toxic.

"Pertama saya tidak mengerti soal toxic," kata JK dikutip Rabu (8/5/2024).

JK mengaku hanya mengetahui bahwa orang yang tidak melaksanakan Undang-undang Dasar atau pelanggar UU lah yang tidak boleh ada dalam pemerintahan.

"Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-undang Dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih keras malah itu," kata JK.

Menurut JK, orang yang melanggar dan tidak melaksanakan Undang-undang tidak boleh dalam pemerintahan dibanding dengan orang toxic.

"Siapa yang melanggar, tidak melaksanakannya untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dibanding yang tidak toxic, lebih tidak boleh," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Jokowi Setuju Pesan Luhut yang Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Kabinet

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sepakat dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar presiden terpilih, Prabowo Subianto tak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya. Menurut dia, saran Luhut kepada Prabowo tersebut merupakan hal yang benar.

"Udah bener dong. Bener, bener," kata Jokowi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024).

Dia enggan menanggapi banyak soal pernyataan Luhut tersebut. Jokowi meminta agar awak media menanyakan kepada Luhut soal orang toxic yang dimaksud.

"Ya ditanyakan kepada Pak Luhut," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Jokowi Setuju Pesan Luhut yang Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic ke Kabinet

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke dalam jajaran kabinetnya.

“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang dia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.

Adapun salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.

Setelah mengalami hal tersebut, ia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet.