5 Respons Parpol hingga Jokowi Usai Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Partai Demokrat mengaku sepakat dengan Luhut Binsar Pandjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tidak diisi oleh orang-orang toxic. Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, jika orang toxic berada di kabinet malah akan meracuni.

"Ya kalau untuk isu itu, kita sepakat lah semuanya. tidak ingin ada orang yang toxic. Itu bisa bergabung dalam pemerintahan dalam kabinet gitu, malah meracuni," kata Herzaky, saat dihubungi merdeka.com, Senin 6 Mei 2024.

Terlebih, kabinet hanya diisi oleh sejumlah orang saja. Sehingga perlu sosok-sosok yang berkualitas.

"Dan yang paling penting, yang utama, tentunya percaya dan yakin programnya Pak Prabowo kan itu yang utama. Ya mungkin toxic ini, cenderung ke orang-orang yang tidak percaya dengan program pak prabowo iya kan. Tapi kemudian mau ikut bergabung dalam pemerintahan, ini kan bahaya," tegas dia.

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, bahwa Partai Demokrat telah mempersiapkan kader-kader terbaik untuk mengisi kabinet Prabowo-Gibran.

"Demokrat siap, sudah disampaikan juga oleh beliau untuk mempersiapkan putra putri terbaik, kader-kader terbaik kami siapkan," ungkapnya.

"Dan kami meyakini bahwa semua yang diminta pak Prabowo tentu kami akan berupaya sebaik mungkin menyiapkan kader-kader terbaik sosok terbaik yang punya integritas, berkompeten, kredibel," imbuh dia.

Senada, Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie juga mengaku sepakat dengan pernyataan Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak memilih orang toxic dalam pemerintahannya. Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut adalah nasihat yang bagus.

"Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut," kata Budi Arie usai peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika ini, orang toxic adalah orang yang anti-rakyat. Dia menegaskan, orang yang berada di pemerintahan harus membela rakyat.

"Toxic itu yang anti-rakyat, versi Projo. Toxic itu yang anti-rakyat, karena kita, kan, berada di garis rakyat. Kalau tidak di garis rakyat apa artinya? Harus pro-rakyat. Pokoknya yang anti-rakyat, toxic," ujarnya.

Budi melanjutkan, orang anti rakyat yang masuk dalam pemerintahan adalah dia yang membuat kebijakan tidak berpihak pada rakyat.

"Kebijakan yang tidak berpihak, kelakuan yang enggak titik beratnya pada rakyat. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat," pungkasnya.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan Luhut terkait 'orang toxic'. Ia mengaku tak mengetahui 'toxic' yang dimaksud oleh Luhut.

"Pertama saya tidak mengerti toxic," kata JK kepada wartawan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Namun, menurut JK orang yang lebih tidak boleh masuk jajaran kabinet adalah yang tidak mentaati Undang-undang (UU).

"Yang saya pahami, siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-undang (UU), Undang-undang Dasar (UUD) pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih jelas. Siapa yang melanggar UUD, tidak melaksanaknya untuk kepentingan rakyat, tidak boleh, lebih tidak boleh dibandingkan toxic," imbuh JK.

Mantan calon presiden (Capres) Anies Baswedan menanggapi pernyataan Luhut soal pesan yang ditujukan kepada Prabowo agar tidak membawa orang toxic ke dalam jajaran kabinetnya.

Meski sempat enggan merespons hal tersebut, menurut Anies setiap orang harus menghormati perbedaan cara pandang dan gagasan. Namun, Anies bilang diksi semacam itu mestinya dihindari karena berpotensi merendahkan.

"Saya rasa begini ya, pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda. Tapi satu hal, hormati perbedaan itu. Saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan," kata Anies di kediamannya, Jalan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa 7 Mei 2024.

Anies menilai, perbedaan pandangan lazim dan wajar terjadi. Meski begitu, ia tidak sepakat pihak yang memiliki pandangan berbeda dicap salah dan lebih buruk.

"Apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni, belum tentu. Justru disitulah penghargaan pada prinsip demokrasi dan itu yang kami khawatirkan makin hari pelan-pelan makin luntur," ujar Anies.

"Bila anda sepaham dengan saya maka anda benar dan anda sehat. Tapi bila anda tidak sepaham dengan saya maka anda adalah tidak benar, anda tidak sehat. Cara pandang yang bisa mengganggu demokrasi," lanjutnya.

Justru, kata Anies, perbedaan cara pandang yang disikapi positif lebih menyehatkan. Sebab, bakal muncul penjelasan mendalam serta argumentasi lebih luas terhadap suatu hal yang menjadi objek kritikan.

"Cuman kadang-kadang yang berada di dalam pengambilan kebijakan itu belum tentu punya kesabaran untuk mau menjelaskan dengan lengkap," kata dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sepakat dengan pernyataan Luhut agar presiden terpilih, Prabowo tak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya. Menurut dia, saran Luhut kepada Prabowo tersebut merupakan hal yang benar.

"Udah bener dong. Bener, bener," kata Jokowi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024.

Dia enggan menanggapi banyak soal pernyataan Luhut tersebut. Jokowi meminta agar awak media menanyakan kepada Luhut soal orang toxic yang dimaksud.

"Ya ditanyakan kepada Pak Luhut," ujarnya.