Top 3 News: Jokowi Tak Ambil Pusing saat Fotonya Dicopot di Kantor DPD PDIP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak ambil pusing saat fotonya dicopot oleh DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara (Sumut).

Menurut dia, hal itu hanya sekedar foto, tidak lebih.

"Ah foto saja," kata Jokowi kepada awak media saat kunjungan kerja di Karawang, Jawa Barat, Rabu 8 Mei 2024.

Jokowi pun cuek saat disinggung hanya foto dia saja yang dicopot, sedangkan wakilnya, Ma’ruf Amin masih terpajang jelas di bawah lambang negara Garuda Pancasila.

"Ya foto saja," singkat Jokowi.

Selengkapnya...

Aksi mutilasi yang dilakukan Tarsum (51) kepada Yanti (40) ternyata diawali dengan memukul korban menggunakan balok kayu. Sampai membuat Yanti tersungkur tak berdaya setelah dipukul oleh Tarsum.

"Dipukul (pelaku) menggunakan kayu di bagian depan dan belakang kepala (korban)," kata Kapolres Ciamis AKBP Akmal saat dikonfirmasi, Selasa 7 Mei 2024.

Pemukulan pakai balok kayu, ungkap Akmal, dilakukan Tarsum setelah terlibat cekcok dengan Yanti. Ketika korban terkapar, tersangka memutilasinya menggunakan pisau rumahan.

“(Cekcok) Sementara masalah ekonomi. (Mutilasi memakai) Pisau biasa,” ujarnya.

Secara terpisah, Kasatreskrim Polres Ciamis, AKP Joko Prihatin mengatakan kalau dari hasil visum didapat luka retak bagian kepala Yanti, akibat hantaman balok kayu oleh Tarsum.

Selengkapnya...

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti kepada Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto agar tak memasukan 'orang toxic' ke dalam kabinetnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) mengaku tak mengetahui 'toxic' yang dimaksud oleh Luhut.

"Pertama saya tidak mengerti toxic," kata JK kepada wartawan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa 7 Mei 2024.

Namun, menurut JK orang yang lebih tidak boleh masuk jajaran kabinet adalah yang tidak mentaati Undang-undang (UU).

"Yang saya pahami, siapa saja yang tidak melaksanakan Undang-undang (UU), Undang-undang Dasar (UUD) pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih jelas. Siapa yang melanggar UUD, tidak melaksanaknya untuk kepentingan rakyat, tidak boleh, lebih tidak boleh dibandingkan toxic," imbuh JK.

Selengkapnya...