Sekjen Hasto Tegaskan PDIP Masih Dengar Akar Rumput Partai Sebelum Ambil Sikap di Pemerintahan

DPP PDI Perjuangan menyatakan pihaknya masih mendengarkan aspirasi akar rumput partai sebelum mengambil sikap mengenai posisi PDIP di pemerintahan Presiden RI Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - DPP PDI Perjuangan menyatakan pihaknya masih mendengarkan aspirasi akar rumput partai sebelum mengambil sikap mengenai posisi PDIP di pemerintahan Presiden RI Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, Hasto menegaskan bahwa PDIP memandang penting fungsi pengawasan untuk mengontrol jalannya pemerintahan demi negara yang lebih baik lagi ke depan.

"Bagaimana sikap PDI Perjuangan, kami belum memutuskan hal itu karena menyangkut hal yang sangat strategis. Kami mendengarkan bagaimana anak ranting, ranting, PAC, DPC, masukan arus bawah karena PDI Perjuangan adalah Partai yang dibangun dari kekuatan arus bawah itu," kata Sekretaris Jenderal PDIP atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Menurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat. Karena itu, pentingnya suatu hukum check and balance.

"Pentingnya fungsi-fungsi di dalam teori politik ada yang berada di dalam pemerintahan, ada yang berada di luar pemerintahan," ucap dia.

Hasto juga menyampaikan bagaimana sikap PDIP di pemerintahan selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang keempat pada akhir bulan ini.

"Kami akan mencermati seluruh dinamika termasuk pembahasan di dalan Rakernas, karena nanti ada komisi sikap politik yang akan membahas setelah mendengarkan masukan-masukan dari DPD Partai," kata dia.

"Dari situlah kami akan formulasikan sikap politik termasuk bagaimana pemerintahan ke depan harus disikapi oleh PDI Perjuangan," tegas Hasto.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasikan bahwa ada usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.

2 dari 4 halaman

Ini Jawaban Sekjen PDIP soal Prabowo Singgung Bung Karno

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan pidato di hadapan peserta rapat koordinasi PDIP Majalengka, Sabtu (27/4/2024). (Dok. Istimewa)

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto menegaskan Presiden pertama RI Sukarno atau Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Bung Karno memang milik semua kalangan.

"Terkait dengan Bung Karno, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo memang Bung Karno tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi milik warga bangsa juga," kata Hasto di Galeri Nasional, Senin (13/5/2024).

Dia menyatakan, sejarah dengan Bung Karno itu sangat kuat karena akar dari Partai adalah PNI yang didirikan oleh Bung Karno. Selain itu PDIP selalu komsisten dengan gagasan dan pemikiran Bung Karno.

"PDIP secara konsisten menjabarkan ide, gagasan, pemikiran, cita-cita Bung Karno dalam seluruh napas kehidupan Partai dan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga karena emotional bonding itulah PDIP yang paling konsisten di dalam menjabarkan seluruh pemikiran Bung Karno itu khususnya terkait dengan ideologi Pancasila, spirit mewujudkan Trisakti," terang Hasto.

Dia mengaku PDIP terbuka jika ada pihak atau golongan yang merasa melaksanakan atau memperjuangkan pikiran Bung Karno. Termasuk Prabowo yang merasa memperjuangkan ide dan gagasan Proklamator RI itu.

"Sekiranya Partai lain juga akan menjalankan hal yang sama dengan PDIP, dengan emotional bonding Bung Karno, pemikiran-pemikiran Bung Karno, ya, tentu saja kami welcome," kata Hasto.

3 dari 4 halaman

Prabowo: Ada yang Ngaku-Ngaku Seolah Bung Karno Milik Satu Partai

Prabowo-Gibran di Debat Keempat Capres-Cawapres Pemilu 2024 — Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Terpilih Prabowo Subianto menegaskan Presiden pertama RI Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

"Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo Subianto dalam acara Bimtek dan Rakornas PAN di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis 9 Mei 2024.

Prabowo bahkan merasa bahwa Bung Karno mendukungnya dalam Pilpres 2024. Hal ini dikarenakan apa yang ia perjuangkan sejalan dengan visi sang proklamator.

Menteri Pertahanan ini menyatakan bahwa ia ingin meneruskan impian Bung Karno agar Indonesia mandiri atau berdiri di atas kaki sendiri.

"Menurut perasaan saya, sepertinya beliau juga mendukung saya. Apa yang saya perjuangkan adalah apa yang menjadi cita-cita beliau, yaitu Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak ingin menjadi negara yang tergantung pada negara lain," tambahnya.

"Feeling saya kayanya beliau juga dukung saya juga kira-kira, ya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri, Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain kan demikian," pungkasnya.

Pada masa kampanye Pilpres 2024, Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam presiden pertama RI Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Prabowo menyatakan bahwa kedatangannya selain untuk berziarah juga sebagai penghormatan kepada presiden pertama RI tersebut karena ikut berperan dalam perjuangan Indonesia merdeka.

"Beliau pahlawan, beliau adalah proklamator, salah satu tokoh besar yang mengangkat bangsa kita merdeka. Mempersatukan Nusantara. Patut kita hormati," kata Prabowo.

4 dari 4 halaman

Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian Negara, PDIP: Aturan yang Ada Masih Visioner

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendatangi Kantor DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (22/8/2023) siang. — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ditemani Ganjar Pranowo dan Hasto Kristiyanto mendatangi Kantor DPD PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (22/8/2023) siang.

Partai Gerindra membuka peluang untuk melakukan revisi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Hal ini dilakukan seiring ada wacana penambahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, undang-undang yang ada sekarang masih relevan dan tak perlu direvisi.

"Kami percaya bahwa dengan Undang-Undang kementerian negara yang ada sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berbagai tantangan bangsa dan negara saat ini," kata dia di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Menurut Hasto, Undang-Undang Kementerian Negara sudah mempresentasikan seluruh tugas dan tujuan dari Kementerian.

"Undang-Undang Kementerian negara yang ada itu sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara di dalam menyelesaikan seluruh masalah rakyat dan juga mencapai tujuan bernegara," kata dia.

Ia mengingatkan, undang-undang dan kementerian dibuat untuk bernegara dan masyarakat, bukan untuk mengakomodasi kepentingan ataupun partai politik.

"Seluruh desain dari Undang-Undang Kementerian Negara itu kan bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasikan seluruh kekuatan politik," ungkap Hasto.

"Diperlukan suatu desain yang efektif dan efisien bukan untuk memperbesar ruang akomodasi," pungkasnya.