JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Jadi Terdakwa Korupsi

JK mengatakan pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan era Presiden SBY yang pada tahun 2006 yang ditujukan kepada Pertamina untuk menjaga ketahanan industri energi. Termasuk dalam bidang energi Liquified Petroleum Gas (LPG) maupun LNG (Liquefied Natural Gas).

Kebijakan tersebut juga menindaklanjuti dengan kondisi tahun 2005 di mana Indonesia sedang mengalami krisis energi secara besar-besaran. Terlebih harga minyak mencapai 90 dolar per barelnya. Alhasil, pemerintah mengambil empat langkah kebijakan.

"Pemerintah mengambil empat kebijakan untuk mengatasi masalah krisis energi di tahun 2005 yaitu mengurangi konsumsi yang waktu itu tinggi sekali dengan cara menaikkan harga BBM. Bapak ingat waktu itu kita naik lebih 100% agar negara tidak bangkrut pada waktu itu," kata JK di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Kebijakan lainnya yakni melakukan penghematan energi seperti pengaturan listrik AC, TV dan lain sebagainya. Kebijakan ketiga mengkonversi minyak tanah ke LPG karena dianggap jauh lebih bersih dan murah.

Alhasil, untuk mengatasi krisis energi, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menargetkan kenaikan konsumsi gas.

"BBM itu minyak bumi seperti solar, bensin, minyak tanah, dan sebagainya, dan diganti oleh gas dan batubara untuk listrik. Gas itu terdiri dari LPG dan LNG, dan industry. Maka itulah pemerintah mempunyai target waktu untuk menaikkan konsumsi gas lebih 30%, sehingga negara karena agar biaya suatu gas dan BBM itu satu banding tiga. Artinya, hanya satu kalori daripada minyak tanah dibanding dengan gas itu lebih murah, lebih bersih," jelas JK.

"Waktu itu punya pelaksanaan dari pada energi LNG baik LPG. Dan LNG itu tanggung jawab Pertamina menyiapkan satu ketersediaan energi, dalam hal ini gas lebih besar daripada sebelumnya. Itulah kenapa dikeluarkan keputusan Perpres Nomor 5 tahun 2006 itu dalam rangka menjaga ketahanan industri," sambung dia.

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 itu tiba di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024). Dia hadir untuk menjadi saksi a de charge atau saksi meringankan untuk terdakwa mantan Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan dalam perkara korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair tahun 2011-2021.

Berdasarkan pantauan, JK telah hadir di PN Tipikor Jakarta Pusat sekitar pukul 09.59 WIB dengan didampingi oleh beberapa ajudannya. Terlihat saat dirinya masuk ke lobi pengadilan, dia terlebih dahulu mengobrol dengan salah seorang wanita, dan setelahnya langsung masuk ke dalam ruang VIP .

JK menyebut kehadirannya di PN Tipikor hanya sebatas saksi meringankan untuk terdakwa Karen.

"Saksi meringankan (terdakwa)," kata JK.

Berselang beberapa menit kemudian, terdakwa Karen juga terlihat telah hadir ruang sidang pengadilan sambil mengenakan baju hitam berkerudung pink. Dia hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, Luhut Pangaribuan.

Karen menyatakan memilih JK untuk jadi saksi meringankan sehubungan dengan kebijakan era pemerintahan wakil JK.

"Soal kebijakan saja, soal pemerintah pada saat itu yang diambil seperti apa," kata Karen.

Karen didakwa melawan hukum dengan membuat kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC. Akibatnya, negara mengalami kerugian 113 juta dollar AS. Langkah itu dilakukan Karen bersama eks Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina, Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto.

Karen juga dianggap telah memperkaya diri Rp1.091.280.281,81 dan 104,016,65 dollar AS akibat seluruh kargo LNG milik Pertamina yang dibeli oleh perusahaan CCL LLC Amerika Serikat berdampak pada pasar domestik.

Alhasil, tindakannya juga turut memperkaya Corpus Christi Liquedaction sebesar 113,839,186.60 dollar AS.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com