Respons Gerindra Soal Luhut Tolak Jabatan Menteri tapi Siap Jadi Penasihat Prabowo

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memilih calon menteri dalam kabinetnya yang memiliki rekam jejak bagus.

Saran tersebut, kata Luhut, diberikan untuk memastikan pemerintahan berikutnya berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan.

"Janganlah ada menteri punya track record tidak bagus dimasukkan ke dalam (pemerintahan)," kata Luhut di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, dilansir dari Antara, Jumat 17 Mei 2024.

Luhut menjelaskan, pernyataan dirinya beberapa waktu lalu agar pemerintahan selanjutnya tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke jajaran pemerintahan. Menurutnya, pernyataan itu tidak ditujukan khusus kepada orang tertentu, namun disampaikan secara umum.

"Itu umum saja, ngapain Pak Prabowo memakai orang yang sudah tahu bermasalah. Banyak orang hebat, anak-anak muda," ucap Luhut.

Politikus senior Partai Golkar itu berharap, Prabowo dapat selektif dalam memilih figur yang duduk di jajaran menteri untuk membantu tugas pemerintahan berikutnya.

Luhut pun menyakini, pendapatnya sejalan dengan pendapat Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029.

"Itu wajar saja, beliau (Prabowo) juga sangat selektif. Saya kenal Pak Prabowo, dia kan ingin sukses juga jadi pasti dia mencari orang yang bisa kerja dengan baik," kata dia.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahan mu, itu akan sangat merugikan kita," kata Luhut dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat 3 Mei 2024.

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. "Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," imbuhnya.