PTUN Perintahkan Dewas KPK Tunda Sidang Etik Nurul Ghufron

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dijadwalkan menyampaikan pembelaan dalam sidang kode etik yang digelar Dewas KPK hari ini, Senin (20/5/2024). Hal itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenangnya, yakni membantu mutasi ASN Kementan ke Malang, Jawa Timur.

"Sesuai putusan majelis kemarin, Senin pukul 09.00 WIB pembacaan pembelaan NG," tutur Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi wartawan.

Sidang etik ini merupakan penjadwalan ulang dari yang seharusnya digelar Jumat, 17 Mei 2024 lalu, lantaran Nurul Ghufron belum menyelesaikan nota pembelaannya. Sebab itu, pelaksanaan sidang kode etik pun ditunda hingga hari ini.

"Selanjutnya ditunggu saja putusan majelis," sambung Syamsuddin.

Kasus ini berawal pada awal Desember 2023, Nurul Ghufron diadukan ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan membantu mutasi aparatur sipil negara Kementerian Pertanian ke Malang, Jawa Timur.

Ghufron pun angkat bicara mengenai hal tersebut dan membenarkan bahwa dirinya memang menelepon Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021--2023 Kasdi Subagyono.

"Faktanya saya benar meneelpon, tetapi telepon sifatnya adalah meneruskan pengaduan dan sebelum meneruskan pengaduan itu saya sudah berdiskusi dan kemudian minta pendapat kepada Pak Alex (Marwata). Pak Alex bahkan kemudian juga mencarikan nomor telepon Pak Kasdi. Saya tidak kenal (dengan Kasdi)," kata Ghufron.

Wakil Ketua KPK berlatar belakang akademisi itu menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal ASN tersebut, namun kenal dengan mertua dari ASN itu.

Sang mertua menceritakan soal menantunya yang sudah dua tahun mengajukan permohonan untuk mutasi dari  Jakarta ke Malang, namun tak kunjung dikabulkan.

"Jadi, sifat telepon saya adalah meneruskan pengaduan tentang adanya seseorang ASN di Kementan yang mengajukan diri untuk mutasi, izin ikut suami, karena memelihara ataupun merawat anaknya tidak mampu di  Jakarta, maka dia ingin mutasi. Setelah dua tahun berproses tidak dikabulkan, kemudian yang bersangkutan mengatakan 'ya sudah kalau mutasi tidak boleh, saya memutuskan memilih mundur'," katanya.

"Ketika mundur diproses, jalan, orang tuanya, mertuanya, yang kemudian kontak saya menyampaikan 'kok bisa ya mutasi tidak boleh karena alasan kekurangan SDM, tetapi mundur dibolehkan atau diproses. Kan sama-sama akan mengurangi jumlah SDM'," tuturnya.