Anggota DPR Ini Ingatkan Kemenag soal Tambahan Kuota Haji

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha mewanti-wanti kepada Kementerian Agama (Kemenag), jangan sampai dipanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kejagung karena permasalahan haji.

Hal itu dia sampaikan, terkait adanya pembagian kuota haji tambahan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang memberikan tambahan kuota 20.000 diberikan kepada jemaah haji reguler dan haji khusus.

Padahal, berdasarkan rapat Panja dengan pemerintah dengan komisi VIII DPR tidak ada kesepakatan bahwa adanya pembagian kuota 50:50 untuk jemaah haji reguler dan haji khusus.

"Jangan sampai Presiden Jokowi sudah habis-habisan berjuang nambah 20.000 untuk mempercepat perjalanan haji reguler, kemudian Menteri Agama dan dirjen PHU membuat kebijakan di luar dari hasil rapat kerja dan keputusan presiden," kata Tamliha, saat rapat dengan pendapat, di Ruang Sidang Komisi VIII, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Dia mengingatkan kepada Dirjen PHU, Hilman Latief agar jangan sampai karena permasalahan kuota haji, dirinya juga dipanggil oleh KPK dan Kejagung.

"Sebagai penyelenggara negara, saya juga mengingatkan kepada saudara Dirjen untuk disampaikan kepada Menteri Agama, bahwa jangan sampai gara-gara urusan haji ini nanti bapak, diundang-undang, diundang maksud saya, oleh yang 3 huruf itu (KPK) atau kejagung yang pernah menjadikan orang tersangka soal haji di tempat ini," ujar Tamliha.