KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Fiktif Telkom Grup, Kerugian Ratusan Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan investasi fiktif di PT Taspen (Persero). Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan dari pihak swasta.

"Hari ini 20 Mei 2024 bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi," tutur Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).

Menurut Ali, saksi yang diperiksa adalah Edy Soetrisno selaku Direktur Utama PT Pacific Sekuritas Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan sekarang.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama nonaktif PT Taspen (Persero), Antonius Kosasih, terkait kasus dugaan korupsi berkedok investasi.

Kosasih diperiksa di gedung Merah Putih KPK pada Selasa (7/5/2024). Pemeriksaan itu berlangsung selama kurang lebih sembilan setengah jam sejak pukul 11.00 WIB.

Dalam hasil pemeriksaan itu terungkap, Antonius Kosasih menilep hasil dana investasi sebesar Rp1 triliun.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kebijakan saksi selaku Direktur Investasi merangkap Ketua Komite Investasi dalam merekomendasikan penempatan dana PT Taspen (Persero) sebesar Rp1 triliun," kata Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (8/5/2024).

Namun demikian, Ali belum dapat konstruksi pengumpulan dana yang telah dikorupsi oleh Kosasih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) oleh anak usaha BUMN, PT Hutama Karya (HK).

“Penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan PT HK Persero,” tutur Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).

Ali menyebut, saksi yang diperiksa adalah Iskandar Zulkarnaen selaku Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya.

“Pemeriksaan bertempat di Polda Sumsel,“ kata Ali.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap tiga orang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) oleh anak usaha BUMN, PT Hutama Karya (HK).

Pencegahan tersebut sehubungan KPK yang mengendus adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT HK.

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan pihaknya telah bersurat Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk mencegah tiga orang tersebut berpergian ke luar negeri.

"Pengumpulan alat bukti yang sudah mulai dilakukan dan agar proses penyidikan juga dapat efektif, KPK kemudian ajukan cegah untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri pada 3 orang ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI," kata Ali kepada wartawan, Rabu (13/3/2024).