Sukses

Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Jokowi Berkegiatan di Istana Yogyakarta

PDIP menyatakan tidak mengundang Jokowi yang masih berstatus kader PDIP di acara Rakernas ke-V yang digelar di Ancol.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menghadiri Rakernas V PDI Perjuangan (PDIP) yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Hal ini buntut tak diundangnya Jokowi ke Rakernas  PDIP.

Plt Deputi Biro Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan Jokowi memiliki kegiatan internal di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Namun, dia tak mengungkapkan agenda internal yang dilakukan Jokowi di Yogyakarta.

"(Presiden) Kegiatan Internal di Istana Jogja," kata Yusuf kepada wartawan, Jumat (24/5/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons santai soal dirinya tak diundang ke Rakernas V PDI Perjuangan (PDIP) yang akan digelar pada 24-26 Mei 2024. Jokowi meminta agar hal tersebut ditanyakan ke PDIP selaku pengundang.

"Ditanyakan ke pengundang, jangan ke saya," kata Jokowi di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5/2024).

Seperti diketahui, DPP PDIP menggelar acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada 24-26 Mei 2024. Rakernas yang akan digelar di Beach City Internasional Ancol, Jakarta, itu bertema Satya Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.

“Sub temanya Kekuatan Persatuan Rakyat, Jalan Kebenaran Yang Berjaya,” kata SC Rakernas V PDIP, Djarot Syaiful Hidayat di Kantor DPP PDIP, Kamis (16/5/2024).

 

2 dari 2 halaman

PDIP Anggap Jokowi Terlalu Sibuk

Rakernas itu akan diikuti oleh fungsionaris DPP partai, hingga tiga pilar partai. Ia memastikan tak akan ada undangan ke Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.

"Yang jelas presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sedang sibuk dan menyibukkan diri. Jadi ini hanya untuk internal PDIP dan pesertanya internal PDIP gitu ya,” kata Djarot.

Menurut Djarot, Rakernas kali ini diadakan di tengah-tengah keprihatinan atas kondisi sisi gelap kekuasaan dan manipulasi hukum.

"Juga penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara serta berbagai upaya lain yang mengerdilkan demokrasi. yang sering disebut beberapa pengamat sedang memasuki kegelapan demokrasi," kata dia.