Jokowi Minta Kementerian/Lembaga Berhenti Buat Aplikasi: Sudah Ada 27.000 Platform

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berhenti membuat aplikasi dan platform baru untuk pelayanan publik. Jokowi mengatakan, saat ini kementerian/lembaga sudah memiliki 27.000 aplikasi, namun berjalan sendiri-sendiri.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024).

"Kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri," kata Jokowi saat menyampaikan pidato.

Menurut dia, banyaknya aplikasi ini tak mempercepat dan mempermudah pelayanan publik. Jokowi menilai ribuan aplikasi ini justru membuat digitalisasi pelayanan publik menjadi tak terintegrasi dan tumpang tindih.

"Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada," jelasnya.

Untuk itu, Jokowi menyampaikan pemerintah meluncurkan GovTech Indonesia atau platform digital nasional yang diberi nama INA Digital. Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.

"Dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia tadi sudah disampaikan (Kementerian) PAN-RB, kita harus memperkuat digital public infrastructure kita. Semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita," tutur Jokowi.

"Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa-apa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu," sambung Jokowi.